TEMPO.CO, Yogyakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengeluarkan kebijakan baru dengan membuat 20 jenis soal ujian nasional untuk mencegah kasus menyontek pada siswa.
“Tahun depan tidak cuma lima jenis soal, tapi 20 jenis soal, sehingga satu kelas makin susah menyontek karena tak ada soal yang sama,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh seusai menghadiri pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Yogyakarta, Jumat petang, 25 Mei 2012.
Nuh mengatakan, meski secara hasil ujian nasional kali ini sudah ada peningkatan secara kelulusan dan kejadian menyontek di kelas relatif rendah, pihaknya menilai, untuk meningkatkan proses kejujuran siswa dalam pengerjaan, perlu dilakukan pembenahan. “Sudah menurun menyonteknya, tapi perlu ditingkatkan lagi agar semakin berkurang lagi menyonteknya,” kata dia.
Sementara pengamat pendidikan dan kebudayaan UGM, Prof Djoko Suryo, mengatakan kebijakan tersebut bakal turut mengubah stigma yang melekat selama puluhan tahun di dunia pendidikan Indonesia.
“Sisi positifnya, sekolah akan kehilangan bangunan stereotip tentang mata pelajaran dan guru primadona, yang selama ini hanya dikuasai mata pelajaran tertentu yang sifatnya intellectual oriented,” kata Djoko kepada Tempo.
Pasalnya, dengan variasi soal yang semakin banyak itu, akan mendorong sekolah, guru, siswa, hingga orang tua untuk memberi porsi sama dalam menyikapi sebuah mata pelajaran.
“Mereka benar-benar diminta memperhatikan semua mata pelajaran. Tak ada lagi mana yang perlu diprimadonakan, diprioritaskan, seperti non-eksak yang selama ini pelajaran dan gurunya seperti tak mendapat tempat,” kata dia. Selain itu, dengan semakin banyak variasi ini, akan semakin meredam calo dan penjual bocoran soal yang masih banyak berkeliaran.
Meski demikian, dengan adanya jumlah peningkatan jenis soal dari lima yang langsung menjadi 20 itu, Djoko menilai perlu kajian tersendiri agar tidak sampai menjadi beban negatif aspek lainnya.
Dengan soal lebih banyak, otomatis pemerintah harus memperbaiki kinerja panitia pembuat soalnya, mengingat selama ini masih banyak soal yang salah ketika telah dibagikan di lapangan. “Dan tentu, kalau langsung 20 jenis, harus tambah jumlah tenaga pembuat dan ahli. Jadi tambah biaya lebih besar,” kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
Berita terkait
Sabtu, Pengumuman Kelulusan SMA/SMK
Menteri Nuh Ajak Lulusan UN Bersihkan Sungai
Kampus Minta Nilai UN Jadi Acuan SNMPTN
PGRI Minta Ujian Nasional Dikaji Ulang
Menteri Agung: Jual Beli Jawaban UN Bohong
