TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai aparat keamanan di Papua menjadikan organisasi kedaerahan di sana sebagai kambing hitam pelaku kekerasan. Menurut Komnas HAM, ketidakmampuan aparat dalam mengusut kasus kekerasan di Papua menyebabkan mereka melakukan itu.
"Organisasi seperti Papua Merdeka kerap dituduh pemicu konflik tapi sampai sekarang tidak ada bukti," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim pada Jumat, 15 Juni 2012 di kantornya.
Apa yang dilakukan oleh aparat, kata Ifdhal, tidak tepat. "Mereka justru yang memicu konflik di Papua," ucapnya. Jika mereka menekan organisasi yang ada malah membuat suasana semakin panas.
Menurut Ifdhal jika pemerintah ingin menyelesaikan masalah di Papua maka jangan sampai memberangus kebebasan berkumpul dan berpendapat di sana. Ifdhal mengatakan kecenderungan ini malah membuat masyarakat Papua berontak.
Oleh karena itu Komnas HAM mendesak penegakan hukum di Papua dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. "Jangan sampai peristiwa di Papua malah dipolitisasi," kata Ifdhal.
Polisi sebelumnya menyatakan telah mengantongi jaringan pelaku kekerasan di Papua akhir-akhir ini. Polisi menembak mati Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat, Mako Tabuni.
SYAILENDRA
Berita terkait
Kapolri: Mako Tabuni Ditembak karena Rebut Senjata
Mako Tabuni Ditembak di Dekat Kampus Uncen
Polisi Tembak Mati Pelaku Penembakan Papua
Pemulihan Keamanan Papua Dikritik