Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mendikbud Dipanggil Soal Pemecatan Rektor Unsrat

image-gnews
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh memberikan sambutan dihadapan ratusan siswa (UN) saat ikrar Ujian Nasional di Kabupaten Tegal, Jateng, Sabtu (10/3). ANTARA/Oky Lukmansyah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh memberikan sambutan dihadapan ratusan siswa (UN) saat ikrar Ujian Nasional di Kabupaten Tegal, Jateng, Sabtu (10/3). ANTARA/Oky Lukmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Ombudsman RI memanggil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang rekomendasi pemecatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado. Pada tanggal 30 Maret 2012 Ombudsman mengeluarkan suratrekomendasi tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Rektor Unsrat Donald Rumokoy sehingga harus dipecat.

"Pemanggilan dilakukan Selasa 19 Juni 2011 kemarin untuk mendengarkan keterangan langkah apa yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud atas rekomendasi tersebut," kata anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan, Budi Santoso, kepada Tempo ketika dihubungi pada Rabu, 20 Juni 2012.

Masalah ini bermula ketika Rektor Unsrat digugat oleh Julius Pontoh keputusannya mengangkat Edwin de Queljoe sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada tahun 2006. Gugatan atas surat keputusan rektor tersebut dilayangkan ke PTUN Manado.

Pada tingkat ini Julius memenangkan gugatan tersebut. Sehingga konsekuensinya Rektor Unsrat harus mencopot jabatan Edwin sebagai Dekan FMIPA. Selain itu dalam putusan tersebut Julius juga harus diangkat sebagai dekan yang sah. 

Dalam putusan PTUN disebutkan bahwa yang seharusnya menjadi dekan adalah Julius bukan Edwin. Bahkan putusan tersebut diperkuat oleh PTUN Makassar yang menyatakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ternyata putusan tersebut tidak segera dieksekusi oleh Rektor Unsrat Donald. Bahkan setelah lima kali dipanggil oleh PTUN Manado Donald belum menjalankan putusan tersebut. Hingga akhirnya Julius mengadukannya ke Ombudsman.

"Setelah dilakukan pendalaman oleh Ombudsman terbukti bahwa Rektor Unsrat tidak taat hukum sehingga harus dipecat oleh Kemendikbud," ujar Budi. Padahal PTUN Manado juga telah mengirim surat kepada presidem yang kemudian dibalas melalui Menteri Sekretaris Negara bahwa Rektor Sam Ratulangi harus menjalankan putusan tersebut.

Kepala Biro Hukum Kemendikbud, Andi Pangeran Moenta, membenarkan soal pertemuan tersebut. Dia membantah jika pihaknya mengabaikan rekomendasi Ombudsmen soal tidak memecat Rektor Samratulangi. "Kasus ini sedang maju di Mahkamah Agung jadi kami tunggu putusan tersebut," ujarnya ketika dihubungi.

SYAILENDRA 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

8 Juni 2022

Ilustrasi pesta. Foto : Freepik
Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

Penjaga rumah menyebut peserta pesta di Perumahan Pesona Depok Estate 2, yang disebut sebagai pesta bikini, merupakan mahasiswa dan pelajar


Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

8 Juni 2022

Ilustrasi pesta. Foto : Freepik
Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

Harga tiket untuk mengikuti pesta bikini di Perumahan Pesona Khayangan, Kota Depok, bisa mencapai lebih dari Rp8 juta per orang.


Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

6 Juni 2022

Ilustrasi pesta. Foto : Freepik
Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

Polres Metro Depok buka suara soal penggerebekan pesta bikini di sebuah perumahan.


Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Bikini di Depok, Peserta Hampir 200 Orang

6 Juni 2022

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan saat memberikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Jumat, 26 November 2021. Tempo/Adam Prireza
Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Bikini di Depok, Peserta Hampir 200 Orang

Polisi meminta keterangan penyelenggara pesta bikini di Depok karena mengadakan pesta di perumahan dengan jumlah massa banyak tanpa izin.


Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

9 April 2022

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. ANTARA/Dhoni Setiawan
Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

Mohammad Nuh mengatakan, jika jurnalis bisa memberikan jalan bagi wakaf di Indonesia, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu.


Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

21 Desember 2021

Dewan Pers. ANTARA
Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

Salah satu calon anggota Dewan Pers yang dipilih oleh badan pekerja ialah Azyumardi Azra.


Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

31 Maret 2021

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menunjukkan surat pengajuan laporan dugaan penganiayaan di Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Redaksi Tempo dan Lembaga Bantuan Pers (LBH) Pers resmi mengadukan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atas dugaan penganiayaan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

Dewan Pers mengingatkan kepada semua unsur pers agar berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk profesionalitas.


Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

11 September 2020

Kiri ke kanan, Kemal Gani (Forum Pimpinan Redaksi), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangarepan, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, saat mengumumkan persemian task force media sustainability, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

Dewan Pers merilis laporan hasil survei terkait Indeks Kebebasan Pers atau IKP di 34 provinsi selama rentang waktu 5 tahun berturut-turut.


Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

1 September 2020

Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. REUTERS | Rafael Marchante
Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

Beberapa survei Dewan Pers tentang isu akses dan perlindungan penyandang disabilitas menunjukkan angka yang cukup rendah.


Mohammad Nuh: Jangan Habiskan Energi untuk Bertikai  

1 Februari 2017

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. TEMPO/Zulkarnain
Mohammad Nuh: Jangan Habiskan Energi untuk Bertikai  

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Tanah Air, Nuh mengatakan seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan dialektika, bukan proses hukum.