Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BUMN Farmasi Diminta Memproduksi Bahan Baku Obat  

image-gnews
Aktivitas pekerja di pabrik obat PT Indofarma (persero) Cibitung, Bekasi, Selasa (10/04). PT Indofarma akan melakukan investasi sebesar Rp 100 milliar untuk mengembangkan produksi generik dan herbal dan memenuhi kebutuhan bahan baku yang saat ini 90% masih Impor. TEMPO/Dasril Roszandi
Aktivitas pekerja di pabrik obat PT Indofarma (persero) Cibitung, Bekasi, Selasa (10/04). PT Indofarma akan melakukan investasi sebesar Rp 100 milliar untuk mengembangkan produksi generik dan herbal dan memenuhi kebutuhan bahan baku yang saat ini 90% masih Impor. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meminta badan usaha milik negara yang bergerak di bidang farmasi memproduksi bahan baku obat. Dengan begitu, ongkos produksi diharapkan bisa ditekan dan harga jual obat dalam negeri tidak lagi mahal. "Sebanyak 96 persen bahan baku obat masih dari impor," kata Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, kemarin.

Dia mengatakan, selama ini bahan baku farmasi diimpor dari India dan Cina. Rencana merangkul Kementerian BUMN untuk mendorong perusahaan-perusahaan milik pemerintah menjadi pelopor produsen bahan baku obat. Saat ini badan usaha yang bergerak dalam bidang farmasi adalah Indo Farma, Kimia Farma, dan Biofarma.

Padahal perusahaan-perusahaan itu, kata Maura, sudah menyatakan keinginannya sejak dulu. Bahkan, rencana tersebut sudah pernah diungkapkan kepada Menteri Kesehatan saat itu, Endang Rahayu Sedyaningsih. “Tapi, karena Ibu sakit kemudian wafat, jadi tertunda.”

Untuk menghidupkan industri hulu ini, Kementerian Kesehatan bersama instansi lain membentuk kelompok kerja nasional. "Harus di-push, karena produk jadi sudah banyak," kata Maura.

Selain obat farmasi, pemerintah mendorong produksi obat herbal. Selama ini konsumsi obat herbal mencapai 55,3 persen. “Obat ini juga sudah masuk ke dalam sistem kesehatan formal di Kementerian Kesehatan.” Selain itu, obat herbal sangat diminati di pasar internasional.

Sampai saat ini produksi obat herbal masih berskala usaha kecil-menengah. "Jika industri farmasi diawasi, industri herbal justru harus dibina," kata Maura. Dia juga meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan ikut berperan dalam membina usaha-usaha ini.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Rusdi Rosman menyatakan pendirian pabrik bahan baku obat sangat sulit di Indonesia dan sering berujung pada kerugian. "Biaya produksi lebih mahal daripada impor," ujarnya kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menjelaskan, sebelum membangun pabrik bahan baku farmasi, dibutuhkan bahan dasar dari industri petrokimia. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai pabrik petrokimia dan masih mengimpor dari negara lain.

Pada 2003, Kimia Farma pernah mendirikan anak perusahaan bernama PT Riasima Abadi Farma sebagai produsen bahan baku obat parasetamol. Namun perusahaan ini dijual dua tahun kemudian karena terus merugi.

Selain itu, Riasima sulit bersaing dengan perusahaan di Asia lainnya karena menggunakan bahan baku impor. “Jadi, daripada impor dua kali untuk bahan pokok pembuatan bahan baku dan bahan baku itu sendiri, lebih baik semuanya impor.”

Adapun Direktur Utama PT Mustika Ratu Tbk Putri Kuswisnu Wardani mengatakan, keanekaragaman tumbuhan Indonesia menjadi keunggulan tersendiri yang dimiliki industri herbal ketimbang di negara tetangga. Khusus untuk industri kosmetik, menurut dia, tetap dibutuhkan bahan baku mentah yang alami, seperti jamu dan bahan kimia.

SUNDARI | RR ARIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

18 jam lalu

Pabrik Bioetanol PTPN X di Mojokerto, Jatim. (ANTARA/Eric Ireng.)
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.


BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

1 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.


Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (22/04/2024). Foto: Hanum/vel
Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan


Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

5 hari lalu

Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI I Nyoman Cantiasa turut hadir dalam acara Dharma Santi Nasional di di Balai Komando Kopasus, Cijantung, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Foto: Istimewa
Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

5 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.


Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

6 hari lalu

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS. Foto: Safe Exam Browser
Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.


Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

6 hari lalu

Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN. Foto: Koran Tempo
Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN.


Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

6 hari lalu

Mobil melintas di Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 12 April 2021.  Peresmian ini dengan Latar belakang pemberian nama Jalan Tol MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed sebagai penghormatan bagi UAE yang telah melakukannya lebih dulu menyematkan nama Presiden Joko Widodo pada salah satu jalan tol strategis di Negara tersebut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.


Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

6 hari lalu

Logo PWI. Istimewa
Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.