Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawa Barat Kekurangan Universitas Negeri  

image-gnews
Kampus Universitas Padjajaran, Bandung.
Kampus Universitas Padjajaran, Bandung.
Iklan

TEMPO.CO, Bandung -- Jumlah kampus negeri di Jawa Barat masih kurang dua kali lipat. Upaya pengalihan 4 kampus swasta menjadi perguruan tinggi negeri pada 2012 masih terganjal masalah pembebasan lahan. ”Hingga kini belum selesai prosesnya,” kata Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso di Bandung, Sabtu, 30 Juni 2012.

Menurut Djoko, Jawa Barat perlu menambah jumlah perguruan tinggi negeri. Saat ini terhitung baru ada Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Politeknik Negeri Bandung, dan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung.

”Kami sedang berusaha menambah perguruan tinggi negerinya, kami masih perlu 12 hingga 14 PTN di Jawa Barat,” ujarnya.

Selama ini, kampus negeri semuanya berada di Kota Bandung. Karena itu menurut Djoko, kampus negeri di Jawa Barat perlu diluaskan lokasinya. Pertama di daerah pesisir utara seperti di Cirebon, kemudian daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah semisal Tasikmalaya, Kuningan, dan Ciamis. Adapun di daerah selatan, perlu kampus negeri di wilayah Sukabumi.

Saat ini sudah ada 4 kampus swasta di Jawa Barat yang ditetapkan untuk menjadi kampus negeri, yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) di Cirebon, Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), dan Politeknik Sukabumi.

Perlunya penambahan kampus negeri, kata Djoko, karena angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Jawa Barat sampai tahun ini terhitung masih rendah.

Angkanya baru sekitar 18 persen dibanding rata-rata nasional 27 persen. APK membandingkan jumlah warga berusia 19-23 tahun dengan jumlah mahasiswa di kampus negeri dan swasta di suatu daerah.

”Bukan soal kualitas, penyebabnya karena kampus negeri masih sedikit. Jadi daya tampungnya harus dinaikkan,” katanya. Setiap kampus negeri baru itu, kata Djoko, nantinya bisa menyerap sedikitnya 10 ribu mahasiswa tiap tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Deny Juanda mengatakan APK pendidikan tinggi di Jawa Barat naik dari 11,1 persen pada 2011 menjadi 18 persen tahun ini. Untuk menambah jumlah mahasiswa dan kampus negeri, pemerintah Jawa Barat telah menyediakan dana Rp 20 miliar dalam APBD sejak 2010.

”Sejauh ini dana itu masih utuh belum terpakai,” katanya seusai menghadiri acara pembukaan Kontes Robot Nasional di gedung Sasana Budaya Ganesha, Sabtu 30 Juni 2012.

Dana sebesar itu dialokasikan untuk kajian penentuan lokasi, pembebasan lahan, pengukuran, sosialisasi, hingga sertifikasi tanah. Menurut Deny, syarat menjadi kampus negeri di antaranya lahan kampus minimal harus seluas 30 hektare di satu tempat. ”Kira-kira seluas kampus ITB di Jalan Ganesha,” katanya.

Namun dari tahun ke tahun, pihak kampus dan pemerintah daerah selalu kesulitan mencapai kata mufakat soal harga tanah dengan masyarakat.

Sejauh ini, baru Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) di Cirebon yang berhasil meluaskan lahan kampusnya menjadi 15 hektare. Tiga kampus lainnya masih jalan di tempat.

”Proses pembebasan lahan ini butuh waktu panjang,” ujarnya. Namun target ada yang berhasil memenuhi syarat menjadi kampus negeri diharapkan bisa terwujud pada 2013.

ANWAR SISWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tiga Aspek Membangun Pendidikan Ala Marten Taha

1 hari lalu

Tiga Aspek Membangun Pendidikan Ala Marten Taha

Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Program serba gratis sejak lahir hingga meninggal, dari sekolah sampai kesehatan.


Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

5 hari lalu

Ilustrasi guru sedang berdiskusi dengan siswa sekolah.
Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.


Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

5 hari lalu

Ilustrasi dosen sedang mengajar. shutterstock.com
Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.


Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

5 hari lalu

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Yogyakarta Tony Spontana menaburkan bunga di nisan Nyi Hadjar Dewantara dalam peringatan hari pendidikan nasional di Taman Makam Wijaya Brata, Yogyakarta, 2 Mei 2016. Upacara dan ziarah makam tersebut dihadiri ratusan siswa/i serta keluarga besar Ki Hadjar Dewantara. TEMPO/Pius Erlangga
Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.


Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

5 hari lalu

Warga membeli seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021. Permintaan seragam sekolah meningkat menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta yang akan dimulai Senin esok, 30 Agustus 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani


KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

6 hari lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) bersama Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki (kedua kanan), Deputi Kementerian PPN/Bappenas Amin Almuhami (kedua kiri), Irjen Khusus Kemendagri Teguh Narutomo (kiri) dan Dirjen Dikti Kemenristek Dikti Abdul Haris (kanan), mengikuti acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan sosialisasi SPI Pendidikan 2024 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Berdasarkan hasil survey KPK, indeks Integritas Pendidikan di Indonesia mendapatkan nilai 73,70 dengan masih dijumpai beberapa temuan terkait kejujuran akademik, gratifikasi di sekolah maupun kampus hingga penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.


Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

6 hari lalu

Pawai komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender)
Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.


USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

10 hari lalu

Kampus ITB Jatinangor. Dokumentasi: ITB.
USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah


Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

11 hari lalu

Wapres terpilih yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara pembagian sepatu gratis untuk anak-anak sekolah tak mampu di SMKN 8 Solo, Jawa Tengah, Jumat, 26 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.


KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

11 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Freepik
KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.