Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biaya Pemilihan Bupati Tangerang Rp 60 Miliar  

image-gnews
ANTARA/Wahyu Putro A
ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang akan digelar Desember 2012 mendatang akan menghabiskan dana sebesar Rp 60 miliar. Anggaran ini digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang 2012.

”Rp 60 miliar ini hanya untuk putaran pertama (pemilukada),” kata Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Supriyadi, Jumat, 13 Juli 2012.

Menurut Supriyadi, biaya pemungutan suara, seperti kertas suara, persiapan pemilihan, hingga honor panitia pemungutan suara, menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar. Sisanya digunakan untuk KPU Kabupaten Tangerang sebesar Rp 20 miliar, Panitia Pemilih Kecamatan Rp 8,9 miliar, iklan media Rp 400 juta, dan lain-lain.

Untuk menghemat anggaran, KPU Kabupaten Tangerang tetap akan menggunakan kotak suara dan bilik suara yang lama.

Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang agar berhati-hati menggunakan dana Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2012. Sebab, dana sebesar Rp 60 miliar yang digelontorkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang melalui APBD 2012 itu dinilai rawan untuk disalahgunakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dalam beberapa kesempatan, kami selalu mengingatkan kepada KPU, khususnya sekretariatnya, agar penggunaan uang pemilukada harus selalu didasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa Samsuri. 

Menurut Samsuri, pihaknya hanya memantau pelaksanaan pemilukada. Sedangkan pengawasan penggunaan anggaran pemilukada akan dilakukan BPK seusai pemilukada. “Kami selalu berharap pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Tangerang bisa berjalan kondusif dan tidak ada persoalan dalam penggunaan anggarannya,”katanya.

JONIANSYAH

Berita lain:
John Kei Terancam Hukuman Mati

Begini Canggihnya CCTV di Bandara Soekarno-Hatta

Identitas Dua Mayat di Kali Ancol Terungkap

300 Kamera Super Canggih di Bandara Soekarno-Hatta

Pembunuh Raafi Aga Dituntut 12 Tahun Penjara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

16 Oktober 2019

Sosialisasi peraturan pemerintah No 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian kinerja PNS.
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian bawahan atau rekan kerja terhadap atasan.


Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

20 Juli 2017

Dok. TEMPO
Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

Kejaksaan Tinggi Riau meringkus 56 pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Januari-Juni, dan mayoritas berasal dari kalangan PNS.


Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

24 Mei 2017

Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan dalam rangka peresmian RPTRA Intan di Cilandak, Jakarta, 24 Mei 2017. Taman anak yang diresmikan Djarot itu memiliki luas tanah 1.200 meter persegi.  TEMPO/Rizki Putra
Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

Djarot mengatakan dirinya dan Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempunyai kesamaan dalam bersikap, yakni antikorupsi.


KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

24 Januari 2017

Prof. Sofyan Effendi, Komite Aparatur Sipil Negara (ASN) saat dilantik di Istana Negara, 27 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

Menurut KASN, nilai transaksi jual-beli untuk jabatan pemimpin tinggi adalah Rp 2,9 triliun.


Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

4 Agustus 2016

Dok. TEMPO
Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

Enam PNS sering bolos karena takut dikejar penagih
utang.


Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

18 Juli 2016

Ribuan PNS DKI Jakarta mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

"Tiga belas jabatan eselon II akan dihapus dari struktur pemerintahan di Kabupaten Kupang,"


Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

14 Juli 2016

Ribuan PNS DKI Jakarta mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampingkan jumlah PNS secara alami.


Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

30 Mei 2016

Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjadi narasumber Kelas Inspirasi di Magetan, Jawa Timur. TEMPO/Nofika Dian Nugroho
Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

Ketua Ombudsman RI Amzulian menyebut tidak ada perguruan tinggi yang 100 persen bebas plagiarisme.


Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

20 Mei 2016

Sebuah mobil terlihat di kediaman Sekjen MA Nurhadi seusai digeledah KPK di Jl Hang Lekir V, Kebayoran Baru, Jakarta, 21 April 2016. Rumah ini digeledah seusai  Panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, tertangkap dalam OTT KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

Mahkamah Agung berjanji membantu KPK mencari Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.


Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

13 Mei 2016

Dok. TEMPO
Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

KPK menerima laporan masih terjadi bisnis buku di sekolah dan guru ikut piknik tapi tidak membayar.