Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Didesak Bersikap Soal Kekerasan Rohingya  

image-gnews
Seorang wanita asal suku Rohingya, Myanmar,  bersama ibu dan anak-anaknya di kamp tempat para pengungsi yang belum teracatat, di luar Kutupalong (7/3). AP/Pavel Rahman
Seorang wanita asal suku Rohingya, Myanmar, bersama ibu dan anak-anaknya di kamp tempat para pengungsi yang belum teracatat, di luar Kutupalong (7/3). AP/Pavel Rahman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kaukus Parlemen untuk Myanmar Eva Kusuma Sundari mengecam lambatnya respons pemerintah terhadap kekerasan yang terjadi pada muslim Rohingya di Myanmar. “Saya minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyampaikan sikap politik atas kekerasan di Myanmar,” kata Eva saat dihubungi, Senin, 30 Juli 2012.

Menurut Eva, pernyataan politik dari Yudhoyono diharapkan bisa memberi tekanan politik pada pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya. Peran penting Indonesia di wilayah ASEAN juga akan mendorong negara lain untuk melakukan tindakan sama. Apalagi saat ini Yudhoyono sedang memegang jabatan sebagai Ketua ASEAN.

Eva meminta Presiden tidak mencampuradukkan urusan kemanusiaan dengan urusan politik di kawasan ASEAN, berkaitan dengan status Laut Cina Selatan. “Presiden sebagai Ketua ASEAN tidak boleh tersandera pada commuque bersama untuk bersikap meminta penjelasan Myanmar.”

Lambatnya respons pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN, menurut Eva, justru berbanding terbalik dengan respons negara luar, seperti PBB. Dewan HAM PBB justru telah bersikap dan segera membentuk tim investigasi. Eva mengingatkan agar Yudhoyono dan negara ASEAN tidak hanya menunggu sikap lembaga internasional terhadap Rohingya. “Memalukan jika negara ASEAN yang merupakan tetangga Myanmar justru menunggu mekanisme internasional,” kata Eva.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kekerasan terhadap muslim Rohingya di Myanmar meningkat saat terjadi bentrokan antara warga etnis Buddha dan muslim Rohingya pada 3 Juni lalu di barat Rakhine. Bentrokan ini telah menewaskan sedikitnya 78 orang dan sebanyak 70 ribu orang kehilangan rumah mereka. Juru bicara badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), Andrej Mahecic, mengatakan para pengungsi itu sangat ketakutan pulang ke rumah mereka, sementara yang lainnya dicegah untuk mencari pekerjaan di sana.

Saat ini, tercatat sekitar 800 ribu anggota etnis Rohingya tinggal di Myanmar. Namun, pemerintah Myanmar menganggap mereka orang asing. Penduduk Myanmar pun menilai etnis Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladesh.

IRA GUSLINA SUFA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertempuran di Perbatasan Myanmar-Thailand, Pemberontak Targetkan Pasukan Junta

7 hari lalu

Tentara Thailand berlindung di dekat Jembatan Persahabatan Thailand-Myanmar ke-2 selama pertempuran di sisi Myanmar antara Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) dan pasukan Myanmar, yang berlanjut di dekat perbatasan Thailand-Myanmar, di Mae Sot, Provinsi Tak, Thailand, April 20, 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Pertempuran di Perbatasan Myanmar-Thailand, Pemberontak Targetkan Pasukan Junta

Pertempuran berkobar di perbatasan timur Myanmar dengan Thailand memaksa sekitar 200 warga sipil melarikan diri.


Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

22 hari lalu

Seorang anggota pemberontak Pasukan Pertahanan Kebangsaan KNDF Karenni menyelamatkan warga sipil yang terjebak di tengah serangan udara, selama pertempuran untuk mengambil alih Loikaw di Negara Bagian Kayah, Myanmar 14 November 2023. REUTERS/Stringer
Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

Meluasnya konflik bersenjata di seluruh Myanmar membuat masyarakat kehilangan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan penting


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

32 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

38 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

57 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.


Pertama dalam Tiga Tahun, Pejabat Junta Myanmar Hadiri Pertemuan ASEAN di Laos

29 Januari 2024

Lokasi pertemuan menteri-menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Luang Prabang, Laos, Minggu 28 Januari 2024. ANTARA/Kyodo
Pertama dalam Tiga Tahun, Pejabat Junta Myanmar Hadiri Pertemuan ASEAN di Laos

ASEAN pada Oktober 2021 memutuskan bahwa hanya perwakilan nonpolitik dari junta Myanmar saja yang diperbolehkan hadir pada pertemuan ASEAN.


Pengadilan Myanmar: Situs Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi Dilelang $90 Juta

25 Januari 2024

Rumah Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi terlihat di Yangon, Myanmar, 18 Oktober 2018. REUTERS/Ann Wang
Pengadilan Myanmar: Situs Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi Dilelang $90 Juta

Pengadilan di Myanmar melelang vila tempat mantan pemimpin dan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi menghabiskan 15 tahun dalam tahanan rumah.


Junta Myanmar Bebaskan 9,652 Tahanan, termasuk 114 Orang Asing

5 Januari 2024

Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan saat ikuti aksi protes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Aksi demo telah terjadi di sejumlah kota Myanmar. Massa anti kudeta berhari-hari turun ke jalan meneriakkan
Junta Myanmar Bebaskan 9,652 Tahanan, termasuk 114 Orang Asing

Pemerintah junta Myanmar akan membebaskan banyak tahanan berdasarkan amnesti untuk memperingati hari kemerdekaan negara setiap 4 Januari.


Junta Myanmar Hadapi Serangan Hebat dari Pemberontak di Tiga Negara Bagian

16 November 2023

Sebuah unit pemberontak dari Tentara Pembebasan Rakyat Bamar terlihat dalam gambar selebaran tak bertanggal ini di lokasi yang dirahasiakan di hutan Myanmar tenggara. Tentara Pembebasan Rakyat Bamar via REUTERS
Junta Myanmar Hadapi Serangan Hebat dari Pemberontak di Tiga Negara Bagian

Junta Myanmar juga menyerukan kepada warganya yang memiliki pengalaman militer untuk siap bertugas.


Kalah dari Aliansi Pemberontak, Junta Myanmar Hadapi Ujian Terbesar Sejak Kudeta

11 November 2023

Maung Saungkha. Bamar People's Liberation Army/Handout via REUTERS
Kalah dari Aliansi Pemberontak, Junta Myanmar Hadapi Ujian Terbesar Sejak Kudeta

Aliansi pemberontak telah merebut sebagian wilayah utara dari junta Myanmar, sebuah kemenangan paling signifikan sejak kudeta 2021.