Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Diminta Tak Gentar Usut Korupsi Simulator SIM  

image-gnews
Irjen Pol. Djoko Susilo. akpol.ac.id
Irjen Pol. Djoko Susilo. akpol.ac.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tak surut mengusut kasus korupsi simulator kemudi yang menyeret perwira kepolisian. Ancaman sadapan oleh kepolisian terhadap dua pimpinan diharapkan tidak mempengaruhi penyidikan. 

“KPK tetap harus jalan karena sudah mendapat dukungan luas dari publik,” kata peneliti pada Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hafdzil Alim, saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 Agustus 2012.

Selain dari publik, KPK juga harus lebih semangat karena mendapat dukungan dari 10 mantan pimpinan KPK. Termasuk dari dua mantan pimpinan yang berasal dari institusi kepolisian, Taufiqurahman Ruqi dan Bibit Samad Rianto. “Dukungan moril mereka harus menjadi suntikan semangat bagi pimpinan KPK."

Kemarin, 10 mantan pimpinan KPK menemui empat pimpinan komisi antikorupsi. Di antaranya ada Mas Achmad Santosa, Bibit Samad Rianto, M. Jasin, Taufiqurahman Ruki, Haryono Umar, Eri Riyana Hardjapamekas, Waluyo, Sjahruddin Rasul, dan Amin Sunaryadi. 

Mereka diterima Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, serta Busyro Muqoddas. Dalam pertemuan ini mereka memberika dukungan agar pimpinan KPK tak gentar menghadapi kepolisian. “Pengusutan kasus merupakan kewenangan KPK,” kata Mas Ahmad.

Kata Hifdzil, tanpa dukungan dari bekas pimpinan KPK sekali pun, komisi antirasuah tidak boleh mundur. Alasannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah jelas mengamanatkan KPK untuk menuntaskan pengusutan. 

Dalam kasus simulator SIM yang sudah diusut sejak Januari 2012, KPK telah menetapkan Gubernur Akademi Polisi Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka. KPK menduga Djoko telah menyalahgunakan kewenangan dalam proyek berbiaya Rp 196 miliar itu sehingga menimbulkan kerugian negara puluhan miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Djoko, KPK juga menetapkan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini diikuti dengan penggeledahan kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri pada 31 Juli yang menjadi pemantik merenggangnya hubungan KPK dan Kepolisian. Sehari kemudian, Polri mengumumkan lima tersangka, yaitu Didik Purnomo, Ketua Primer Koperasi Polisi Ajun Komisaris Besar Teddy Rismawan, Bendahara Korlantas Komisaris Legimo, Sukotjo, dan Budi. 

Mereka pun langsung ditahan di Rumah Tahanan Markas Brimob dan di Bareskrim Mabes Porli. Adapun Sukotjo yang menjadi terpidana di kasus penggelapan simulator SIM ditahan di Penjara Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat. Penahanan para tersangka menyebabkan KPK kesulitan melanjutkan penyidikan. 

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:
Dinas Kesehatan ''Sentil'' Iklan Klinik Tong Fang  
Seks di Kampung Atlet Olimpiade

Kasus Simulator SIM, Pemimpin KPK Disadap Polisi?

Rhoma Bebas, Ini Komentar Artis Dangdut Jatim

Van Persie Dicemooh Fans Arsenal

PKS Tak Konsisten? Ini Tanggapan Anis Matta

Wanita Ini Tikam Calon Suami di Hari Pernikahan

Detik.com Tak Bisa Diakses Karena Listrik Meledak

Pemimpin KPK Tahu Disadap Polisi

Soal Ceramah, Rhoma Irama Kutip Ucapan Jimly

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

29 menit lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.


TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.


Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

13 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk


Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.