TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengakui proses diversifikasi pangan masih sangat sulit diterapkan. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Nasional, Gayatri K. Rana, menilai proses diversifikasi masih terhambat pola pikir masyarakat.
Selama ini, masyarakat masih mengandalkan beras dan tepung sebagai sumber karbohidrat. Padahal, masih banyak potensi sumber lain yang bisa diolah. "Kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia pada 2011 untuk padi-padian masih 316 gram, padahal idealnya 275 gram," katanya, Jumat, 14 September 2012.
Secara umum, kualitas konsumsi pangan masyarakat dinilai masih rendah karena konsumsi karbohidrat masih tinggi, sedangkan konsumsi protein, kacang-kacangan, dan umbi-umbian rendah. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal, seperti jagung dan sagu juga masih rendah.
"Harus ada segmentasi usia masyarakat untuk pengembangan kuliner di Indonesia karena kita tidak bisa menggantungkan pada satu komoditas saja," ujar Gayatri.
Padahal, sebetulnya potensi aneka ragam pangan Indonesia tergolong banyak karena negeri ini kaya jenis pangan nabati dan hewani. Makanan tradisional juga perlu dikembangkan ke arah komersial.
"Perlu promosi pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan, pengembangan investasi agroindustri berbasis pangan lokal, dan penelitian bahan pangan lokal untuk menggenjot diversifikasi pangan," katanya.
Ke depan, Kementerian Pertanian juga tengah mengusulkan konsep bantuan pangan lokal non-beras dalam program penyaluran subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin). Konsep bantuan pangan lokal non-beras dalam raskin itu akan diupayakan minimal sepertiga bagian dari jatah beras yang ditetapkan.
Selain itu, pemerintah akan mengirim surat edaran menteri yang ditujukan pada instansi pemerintah atau organisasi untuk menggunakan pangan lokal dalam setiap jamuan pertemuan.
Kementerian Pertanian tengah menggenjot upaya diversifikasi pangan dalam rangka mengurangi tingkat konsumsi beras. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana mengatakan pemerintah memiliki target mengurangi konsumsi beras 1,5 persen per tahun.
Dia menyatakan pemerintah akan mendorong fasilitasi perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri pangan menggunakan bahan baku pangan lokal. Hal ini, kata dia, sesuai arahan dari Presiden untuk meningkatkan diversifikasi pangan dengan cara mengajak kerja sama pihak swasta dengan beberapa strategi.
"Arahannya seperti itu karena pemerintah tidak mengolah ubi, tepung-tepungan. Itu, kan, dikembangkan oleh swasta," kata Suryana dalam diskusi Bahan Baku Pangan Lokal, di kantor Kadin, Jakarta, Jumat, 14 September 2012.
Selama ini swasta kurang tertarik mengembangkan diversifikasi pangan lokal karena kurangnya dorongan fasilitas dari pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memberikan dorongan sesuai koridor kewenangan agar pengembangan pangan lokal bisa menjadi bisnis menguntungkan sehingga target diversifikasi tercapai.
ROSALINA
