Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemasukan Pajak Capai 60,5 Persen dari Target 2012  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
ANTARA/Rosa Panggabean
ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Agustus 2012 mencapai Rp 615 triliun, atau 60,5 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2012 sebesar Rp 1.016 triliun.

"Pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 14,9 persen (year on year) dengan pertumbuhan terjadi pada pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM)," kata Staf Ahli Penerimaan Negara Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa, 18 September 2012.

Menurut Robert, di sisi lain, pelambatan ekonomi global memberikan dampak terhadap kinerja perpajakan. Seperti terjadi pada realisasi PPh nonmigas hingga Agustus 2012 mencapai Rp 255,7 triliun atau 57,4 persen dari APBN-P 2012, lebih rendah dari Agustus tahun lalu sebesar 63,4 persen.

Faktor yang mempengaruhi perlambataan pertumbuhan PPh nonmigas, kata dia, di antaranya adalah perlambatan pertumbuhan produk domestik bruto. Selain itu, terjadi juga perlambatan terhadap PPh di sektor pertambangan.

"Perlambatan pertumbuhan di sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan yang dipicu oleh penurunan kegiatan ekspor sebagai dampak dari perlambatan ekonomi dunia," katanya.

Sedangkan untuk realisasi PPN per Agustus 2012 mengalami kenaikan dibanding tahun lalu sebesar yaitu 60,8 persen atau Rp 204,3 triliun. Robert merinci, pertumbuhan PPN dalam negeri mencapai 35,2 persen, sedangkan PPN impor 23,3 persen. "Itu diantaranya dipengaruhi perbaikan mendasar sistem administrasi PPN."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun realisasi penerimaan cukai, Kementerian Keuangan mencatat per Agustus 2012 mencapai Rp 62,1 triliun. Penerimaan cukai terutama berasal dari cukai tembakau sebanyak 95,6 persen dengan realisasi mencapai Rp 59,4 triliun. "Realisasi penerimaan cukai didukung oleh upaya extra effort dalam pemberantasan cukai ilegal," kata Robert.

Sedangkan penerimaan bea masuk hingga Agustus 2012 mencapai Rp 18,4 triliun, meningkat 14 persen dari Agustus tahun sebelumnya. Peningkatan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan impor 9,5 persen (kumulatif semester I 2012) dan depresi nilai tukar rupiah.

Penerimaan bea keluar per Agustus 2012 mencapai sebesar 63,8 persen atau 14,8 triliun dari target APBNP 2012. Angka itu menurun dibanding Agustus tahun lalu yang mencapai 82,7 persen.

Rendahnya bea keluar CPO dipengaruhi harga referensi di pasar internasional yang berpengaruh pada tarif yang berlaku yaitu pada 2011 rata-rata 20,3 persen sedangkan 2012 rata-rata 16,9 persen. Selain itu, rendahnya bea keluar mineral dipengaruhi menurunnya ekspor mineral dalam bentuk bijih (raw material atau ore).

ANGGA SUKMA WIJAYA
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

1 September 2023

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

Meskipun sama-sama menjadi pemasukan negara, ada 7 perbedaan pajak dan retribusi. Perbedaan ini terletak dari penggunaannya.


Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

28 Februari 2023

Petani tembakau Yogya boikot bayar pajak dan Pemilu. TEMPO/Muh Syaifullah
Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

Setiap warga di sebuah negara modern wajib membayar pajak. Sejak kapan sistem pajak modern ditumbuhkan?


Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

1 Agustus 2019

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.


Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

27 Juli 2018

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.


Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

30 Januari 2018

Direktur OnlinePajak, Charles Guinot, dan CEO Sleekr, Suwandi Soh, menandatangani nota kesepahaman di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, 29 Agustus 2017. Kerjasama tersebut berupa integrasi data transaksi keuangan dan data karyawan pengguna Sleekr dengan aplikasi OnlinePajak sehingga dapat dihitung dan dilaporkan secara otomatis. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.


Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

10 Oktober 2017

Wajib pajak mengantre sebelum dipanggil menuju bilik tax amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 31 Maret 2017. Berdasarkan data terakhir DJP Kemenkeu, total harta yang terkumpul dalam pagelaran tax amnesty mencapai Rp4.749 triliun. Harta tersebut
Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.


Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

8 Januari 2016

Ilustrasi. foxcrawl.com
Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.


Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

3 Agustus 2015

Pegawai Dirjen Pajak mengantre melaksanakan penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) di kantor Dirjen Pajak Jakarta, Jumat (24/2). Sekitar 2.471 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seluruh Indonesia serentak penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi melalui Drop Box  e-Filing, dan sisanya melalui pos atau jasa ekspedisi. Hal tersebut merupakan dalam rangka memberikan teladan untuk segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.


Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

3 April 2014

Petugas pajak sedang melayani wajib pajak yang sedang menyerahkan laporan surat pemberitahuan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Sabtu (31/3). TEMPO/Aris Andrianto
Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Enam wajib pajak diperiksa. Mereka diduga melakukan pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 11,3 miliar.


Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

19 Desember 2012

Aviliani. TEMPO/Arnold Simanjuntak
Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

Pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.