TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan perusahaan pelat merah di bawah koordinasinya siap menggarap proyek infrastruktur yang dinilai tidak ekonomis. Hal itu dinilai sebagai salah satu solusi dari permintaan Presiden agar utang luar negeri dikurangi.
"Karena itu, rencana pembangunan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera, yang dananya dari pinjaman luar negeri, diambil alih oleh BUMN, usul saya begitu," kata Dahlan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2012.
Ia menyatakan, ke depan, aturan pemerintah tentang pinjaman luar negeri seharusnya langsung ke masing-masing BUMN. "Tidak usah melalui Kemenkeu, prosedurnya lebih cepat," kata dia. Sebab, selama ini banyak pinjaman luar negeri yang melalui proses yang panjang sekali sejak diusulkan.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lukita Dinarsyah Tuwo, menyatakan, di beberapa negara, idealnya investasi infrastruktur untuk produk domestik bruto (PDB) bisa mencapai 7 hingga 8 persen. "Indonesia pernah mencapai angka itu pada sebelum krisis, lalu sempat turun bahkan di 3 persen," katanya.
Saat ini, investasi di Indonesia sudah mencapai level 5-6 persen dari PDB, yang disumbang oleh investasi infrastruktur dari BUMN, pemerintah, dan swasta. Sementara di Cina dan India, saat ini rasionya sudah mencapai 7-8 persen. "Indonesia sedang akselerasi," katanya.
Akselerasi itu, kata dia, juga dibahas saat rapat kerja dengan BUMN kemarin. Rapat itu membahas agar BUMN dapat mendukung, antara lain, membahas pembangunan infrastruktur karena terbatasnya dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. "Kamu ingin dorong dari swasta dan BUMN. Tahun 1997, angka 7 persen itu dari private dan BUMN."
ANGGA SUKMA WIJAYA
