TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch dan Perkumpulan Prakasa meminta pemerintahan baru Jakarta untuk mengefisiensikan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) DKI Jakarta. "Setiap dinas harus tentukan sasaran, tujuan dan prioritas anggaran agar capaian bisa terukur," ujar Koordinator ICW Danang Widoyoko dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Oktober 2012.
Danang yang sempat menemui Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama awal pekan lalu menyatakan ada sejumlah catatan dalam rancangan APBD untuk tahun mendatang. "Harapan penyelesaian masalah bisa musnah bila tak mampu efisienkan anggaran," katanya.
Ia menyatakan bila Kepala Dinas tak mampu mencapai kinerja transparansi dan penghematan anggaran yang diminta, agar diberi konsekuensi tegas. "Dicopot dari jabatan atau ditindak secara pidana bila terjadi korupsi anggaran," ujarnya.
Menurut Danang, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo harus bisa transparan dan menyederhanakan anggaran. "Seluruh elemen masyarakat harus dapat cermat dan awasi alokasi belanja Pemprov," ujarnya.
Selain itu, kata dia, saat ini mata anggaran di Pemprov DKI Jakarta mencapai puluhan ribu. "Sangat rawan penyelewengan, antara lain mark up maupun tumpang tindih kegiatan," ujarnya.
Beberapa mata anggaran yang menurut dia bisa dievaluasi antara lain berada di efisiensi belanja dinas. "Pengadaan kendaraan dinas, pembelian seragam, dan pembangunan gedung harus dievaluasi, bahkan kalau perlu dibatalkan," ujarnya. Anggaran itu nantinya bisa direalokasikan untuk kepentingan rakyat secara langsung.
Bila dilakukan secara akurat, pemotongan mata anggaran tersebut bisa menghemat anggaran hingga 30 persen (Rp 13 triliun). "Itu bisa direalokasikan untuk program prioritas, seperti pembangunan rumah susun, banjir, penambahan armada busway, dan pembuatan kartu pintar dan kartu sehat," ujarnya.
Dengan kapasitas fiskal yang besar, kata Danang, Pemprov DKI Jakarta ke depan harus bisa menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sebuah kota metropolitan. "Agar Jakarta setara dengan kota modern lain di negara maju," ujarnya.
M. ANDI PERDANA
