TEMPO.CO, Jakarta-Aksi unjuk rasa terkait kenaikan upah semakin meresahkan para pengusaha. Beberapa perusahaan menyatakan niat untuk hengkang dari Indonesia. Sementara beberapa rencana perluasan pabrik ditunda bahkan mungkin dibatalkan.
"Ada 5 atau 6 pabrik yang menyatakan akan meninggalkan Indonesia, 4 di antaranya perusahaan asing dari China, Korea dan Jepang," kata Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (Forkan) Franky Sibarani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 2 November 2012.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan sebuah perusahaan sepatu yang berencana menambah kapasitas, kini mengurungkan niat. Pabrik yang mempekerjakan 16.000 pegawai ini semula berencana menambah pegawai menjadi 50.000 orang.
"Setiap penambahan 10.000 karyawan itu investasinya US$ 100 juta. Selain itu berarti 34.000 orang kehilangan kesempatan kerja," kata Anton ketika ditemui di tempat yang sama.
Anton menambahkan bila kepastian hukum di Indonesia tak bisa ditegakkan, meskipun Indonesia disebut sebagai salah satu tujuan investasi, maka para investor asing akan lebih memilih berinvestasi di negara lain. Investor kini mulai melirik Myanmar, Kamboja, dan Bangladesh.
"Dengan ASEAN terbuka, mereka berpikir untuk apa investasi di sini kalau seperti ini? Sekarang saja kita sudah merasakan dampaknya di industri makanan dan minuman impor dari Malasyia sudah tinggi," kata Anton.
Para pengusaha menilai aksi unjuk rasa yang terjadi saat ini sudah mengarah ke tindakan kriminal. Pada aksi unjuk rasa beruntun beberapa bulan terakhir, aksi buruh kerap kali disertai sweeping, memaksa buruh ikut berunjuk rasa, perusakan pabrik hingga menyandera buruh di pabrik.
Selain aksi yang menjurus kriminal, Franky mengatakan ada pembiaran dari aparat keamanan dan pemerintah. "Pemerintah justru mengkhianati kesepakatan tripartit dengan meng-entertain para pendemo," kata Franky.
Apalagi aksi ini terus meluas ke berbagai daerah dan lintas sektor industri. Franky mengatakan, bukan hanya di kawasan Jabodetabek saja. Ia mencontohkan industri farmasi dan industri mainan anak juga terkena dampak dari aksi-aksi ini.
Penghentian produksi akibat aksi unjuk rasa ini menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Anton mencontohkan dari terhentinya operasi pada aksi nasional 3 Oktober lalu, sebuah perusahaan produsen sepatu merugi Rp 5 miliar sehari. "Ini belum termasuk denda dari pembeli karena keterlambatan pengiriman," kata Anton.
Franky mengatakan jika kondisi ini terus berlanjut, pengusaha akan melakukan lockout nasional. Meskipun langkah ini bisa merugikan perusahaan, menurut Anton hal ini akan menjadi pilihan terakhir jika pemerintah tak juga menegakkan aturan yang berlaku. "Kami akan menggunakan hak kami sesuai aturan undang-undang. Tentu ini juga akan berdampak terhadap penerimaan perusahaan dan penerimaan negara seperti pajak. Tetapi kami sudah merasa tidak berdaya," kata Anton.
Selain menyatakan akan melakukan lockout nasional, Forum menyatakan kesepakatan atau persetujuan antara pendemo dengan perusahaan akibat tekanan dan intimidasi batal demi hukum. Forum memperkirakan ada sekitar 150 hingga 200 pabrik di kawasan industri Jababeka yang terpaksa menandatangani kesepakatan penetapan upah di bawah tekanan.
Anton menambahkan bila pemerintah menyediakan iklim usaha yang kondusif, bukan berarti pemerintah berpihak kepada pengusaha. Tersedianya iklim usaha yang kondusif berarti pemerintah berpihak terhadap tersedianya lapangan pekerjaan. "Ini industri padat karya. Sementara dua pertiga angkatan kerja Indonesia ini pekerja informal. Apa mau kehilangan lapangan pekerjaan? Atau TKI mau diperluas?" kata Anton.
BERNADETTE CHRISTINA
