Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus DPR Sependapat dengan Survei LSI  

image-gnews
Bambang Soesatyo. Amston Probel (Tempo)
Bambang Soesatyo. Amston Probel (Tempo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan mayoritas orang tua tidak ingin anaknya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dibenarkan oleh para politikus. Mereka menilai survei tersebut mewakili kondisi yang terjadi di Parlemen.

"Menurut saya survei itu sesuai dengan fakta dan realitas. Tidak usah jauh-jauh, anak dan istri saya saja sudah protes minta  saya mundur dari DPR dan kembali menjadi pengusaha," ujar Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo saat dihubungi Tempo melalui telepon, Senin, 19 November 2012.

Menurut anggota Komisi Hukum DPR itu, anak dan istrinya malu dan prihatin melihat politikus di Senayan. "Karena DPR dicaci maki di dalam dan luar negeri. Ada saja langkah DPR yang kemudian menjadi bulan-bulanan di berbagai media," ucapnya.

Hasil Survei LSI yang dirilis pada pertengahan November ini menyebutkan sebanyak 56,43 persen responden tidak ingin menjadi anggota DPR. Bahkan, pada survei di segmen gender, sebanyak 55,08 persen laki-laki dan 56 persen perempuan tidak ingin anaknya menjadi politikus di Senayan.

Faktor yang membuat mereka tidak mau menjadi wakil rakyat adalah banyaknya anggota DPR yang terseret kasus korupsi, anggota DPR dinilai mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, kerap tersandung kasus moral, dan kinerja yang buruk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gede Pasek, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan, hasil survei itu harus menjadi refleksi perbaikan DPR ke depan. Jalan yang harus ditempuh, kata dia, memperbaiki kinerja dan keinginan orang mengabdi di lingkup legislatif. "Sebab, pada prinsipnya semua orang ingin membuat sejarah yang baik untuk diri masing-masing," ujarnya.

Adapun Bambang Wuryanto, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR, mengatakan survei itu adalah kritik  yang bagus untuk perbaikan DPR ke depan. "Memicu kerja kami menjadi lebih baik sehingga orang tua bangga bila kelak anaknya menjadi politikus," katanya.

TRI SUHARMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

17 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.


Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.


Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

27 September 2021

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, 12 November 2017. Kasus yang menimpa Ketua DPR ini menjadi perhatian karena Setya sempat menghilang saat akan dijemput penyidik KPK, lalu terlibat dalam kecelakaan. ANTARA
Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menambah daftar pimpinan badan legislatif yang terjerat kasus korupsi.


DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

Anggota DPR Eko Hendro Purnomo menyerahkan laporan fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat tersebut beragendakan menyerahkan laporan dan pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.


Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.


DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.


2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.


KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

7 September 2018

Empat anggota DPRD Malang resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 September 2018. KPK resmi melakukan penahanan terhadap 22 orang tersangka anggota DPRD Malang periode 2014-2019 tahap ketiga dalam tindak pidana korupsi kasus suap. Mereka diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto
KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

KPU sedang mengebut berkas pelantikan PAW DPRD Kota Malang.


Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.


3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

Suasana gedung Nusantara MPR/DPR RI tengah mempersiapkan lokasi untuk acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018. Rabu, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.