Titik Banjir di Jakarta Berkurang 5 Tahun Terakhir

Titik Banjir di Jakarta Berkurang 5 Tahun Terakhir

Sejumlah murid SD Dayeuhkolot berjalan meniti pagar untuk menghindari banjir di Kampung Bolero, Kabupaten Bandung, Kamis (4/2). Pemerintah kabupaten setempat kesulitan untuk merelokasi sejumlah sekolah yang berada di titik rawan banjir. TEMPO/Prima M

TEMPO.CO , Jakarta:-Kepala Badan Penanggulangan Bencana DKI, Arfan Arkilie mengatakan, titik banjir di Jakarta berkurang dalam lima tahun terakhir. Pada 2007, ada 78 titik banjir. “Tahun ini ada 62 titik,” ucapnya ketika dihubungi Tempo, Kamis 22 November 2012.

Seluruh titik itu tersebar di 32 kecamatan dan 86 kelurahan. Terbanyak, titik banjir berada di 24 kelurahan di Jakarta Utara. Kedua terbanyak adalah Jakarta Timur dengan 21 kelurahan. Lalu, di Jakarta Barat 18 kelurahan, Jakarta Selatan 14 kelurahan, dan Jakarta Pusat 9 kelurahan. Berkurangnya titik banjir tersebut berarti mengurangi korban sebanyak 2,6 hingga 3 juta jiwa.

Menurut Arfan, sejauh ini faktor utama penyebab berkurangnya titik banjir adalah penanganan infrastruktur. Dia menyebut, pembangunan Kanal Banjir Timur dan pengaktifan folder banjir berpengaruh signifikan. Misalnya, folder berupa pembangunan pompa stasioner Pluit, Marunda, Dewa Ruci, Kapuk 1, Kapuk 2, Kapuk 3, dan Polgar. “Ada pompa stasioner yang menampung, kemudian membuang air.”

Tidak kalah penting adalah pengerukan sungai. Selain pengerukan Ciliwung, dia menyebut, pengerukan kali Sunter, Angke, dan Pesanggarahan juga berkontribusi mengurangi titik banjir.

Meski titik banjir berkurang, toh tugas BPBD DKI tetap banyak. Arfan mengatakan, saat ini dia sedang menggodog pembuatan masterplan penanggulangan bencana DKI untuk jangka 10 tahun. “Rencana penanggulangan bencana kami targetkan selesai tahun ini,” ucapnya.

Selain rencana besar, BPBD juga membuat rencana kontijensi, yaitu pembuatan skenario teknis penanganan banjir. “Mengenai apa dan siapa yang bertugas jika terjadi bencana besar,” dia melanjutkan. Dalam hal ini, BPBD melibatkan TNI, Polri, dan ormas bencana.

Sebenarnya rencana kontijensi sudah ada sejak Januari lalu. Namun, Arfan mengakui implementasinya masih meleset. “Misalnya masih ada yang keterlambatan penanganan dan tidak siaga 24 jam,” ucapnya.

Padahal, dari segi personel maupun operasional, kata dia, DKI sebenarnya sudah mapan dalam penanggulangan bencana. Ada 26.111 personel di luar TNI dan Polri. “Akan kami optimalkan sumber daya yang ada.”

ATMI PERTIWI

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
; $foto_slide_judul = ; $foto_slide_judul =
Wajib Baca!
X