TEMPO.CO, Yogyakarta - Serikat Perusahaan Pers (SPS) memberi penghargaan kepada Kementerian Pertahanan sebagai sahabat pers, meski dinilai tak layak. Dalam setahun ini, banyak kasus kekerasan yang dilakukan oknum anggota korps marinir terhadap insan pers.
“SPS pilih Kemenhan karena mereka terbuka dan mau meladeni pertanyaan masyarakat dan tidak memiliki persoalan dengan media,” ujar Direktur Eksekutif SPS Asmono Wikan di Yogyakarta, Rabu, 12 Desember 2012.
Menurut dia, meski berpotensi menuai kontroversi, namun SPS tetap memilih Kemenhan sebagai sahabat pers karena, dalam setahun ini, tidak pernah ada kasus yang diadukan terhadap Dewan Pers. “Sempat ada perdebatan sengit tentang keputusan ini. Kontroversi nantinya pasti ada. Ini negara demokrasi sehingga masyarakat bebas menyampaikan kritik,” katanya.
Penghargaan yang baru diberikan pertama kali ini diberikan di Yogyakarta disertai seminar bertajuk “The 1st SPS-Indonesia PR Summit 2012: The Global Challenge & Opportunity in Managing a Sustainable Reputation”, pada 13-14 Desember 2012. Ketua Umum SPS pusat, yang juga Menteri BUMN, Dahlan Iskan dijadwalkan memberikan penghargaan itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi DIY Sarworo Suprapto mengatakan Kemenhan tidak layak mendapatkan penghargaan. “Saya pikir tidak pas dan tidak layak penghargaan itu diberikan kalau ukurannya karena Kemenhan dianggap terbuka kepada publik,” kata dia.
Dia mencontohkan jurnalis masih kesulitan mengakses informasi saat terjadi kecelakaan pesawat karena dianggap rahasia negara. Apalagi kasus kekerasan yang dilakukan oknum militer juga banyak menimpa jurnalis.
Selain itu, katanya, hasil pemonitoran dan evaluasi Komisi Informasi Pusat tentang keterbukaan informasi di seluruh kementerian pada September 2012 menunjukkan Kemenhan masuk peringkat 40 bersama Badan Intelijen Negara (BIN).
SHINTA MAHARANI
