TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan defisit anggaran pemerintah hingga akhir tahun 2012 bisa mencapai 2,35 persen atau sekitar Rp 70 triliun. Melebarnya defisit dari target pemerintah sebesar 2,2 persen diperkirakan akibat membengkaknya biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Realisasi sekarang, dengan kondisi lifting minyak dan adanya nilai tukar (melemah), akan ada perubahan (rasio defisit)," kata Agus dalam sambutannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian dan Lembaga, di kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 14 Desember 2012.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah menargetkan kuota BBM bersubsidi sepanjang tahun sebesar 40 juta kiloliter. Angka tersebut kemudian bertambah menjadi 44 juta kiloliter. Banyak pihak sudah mengingatkan bahaya pembengkakan subsidi ini.
Akibat terus tingginya konsumsi, pemerintah kembali menambah kuota BBM sebanyak 1,2 juta kiloliter tahun ini. Akibatnya, anggaran subsidi dari Rp 137 triliun membengkak hingga Rp 230 triliun pada 2012. "Ini di luar kontrol. Tapi kami terus koordinasikan bersama," katanya.
Dengan kondisi seperti itu, ia memperkirakan subsidi BBM dari target pemerintah akan kembali melonjak tahun depan. Dalam APBN 2013, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 1,65 persen. Tapi pemerintah sudah menegaskan tak akan menaikkan harga BBM tahun depan.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menyatakan Undang-Undang ABPN 2013 memang memberikan wewenang untuk menaikkan harga BBM. Namun solusi masalah subsidi tidak cukup hanya dengan kebijakan fiskal yang akhirnya akan menaikkan harga. "Pertumbuhan ekonomi tinggi, konsumsi energi tentu akan naik. Tidak cukup kebijakan fiskal, harus ada kebijakan energi," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
