TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono menyatakan pemerintah sedang menyiapkan instruksi presiden tentang moratorium konversi lahan pertanian. "Saya sudah menyampaikan draftnya, suratnya sudah saya sampaikan ke Menteri Koordinator Perekonomian. Mudah-mudahan bisa dibahas di Menko," kata Suswono, di Istana Negara, Jumat 14 Desember 2012.
Menurut Suswono, tingkat konversi lahan pertanian sudah sampai tahap mengkhawatirkan. "Kami berharap (moratorium berlaku) sampai tiga tahun," kata dia.
Baca Juga:
Apalagi, pembahasan rencana tata ruang wilayah beberapa provinsi tidak kunjung selesai. "Terus terang saya miris karena begitu mudahnya mengkonversi (lahan pertanian). Betapa pun produksi pangan ditingkatkan, kalau lahannya tidak ada ya jadi sia-sia," kata dia.
Menteri asal Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengkhawatirkan sudah ada beberapa daerah yang menetapkan lahan pertanian berkelanjutan melalui peraturan daerah. Tetapi daerah-daerah tersebut hanya menghasilkan beras bagi kebutuhan daerahnya sendiri. "Padahal ada daerah-daerah yang tidak bisa menghasilkan beras. Ini juga terus kami pantau, daerah-daerah yang menetapkan Perda lahan pertanian berkelanjutan juga memikirkan daerah lain," kata dia.
Senada dengan Suswono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan kekhawatirannya dengan banyaknya pengalihan lahan pertanian menjadi lahan yang lain. "Bukannya salah, tetapi harus dihitung-hitung, jangan terlalu banyak yang dialihkan. Nanti kelangkaan pangan, harganya melangit," kata Yudhoyono dalam pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.
Yudhoyono menyambung pemerintah saat ini sedang menggenjot produksi dan produkvitas pangan. Dengan meningkatnya populasi penduduk, kebutuhan pangan juga meningkat. "Kalau kita bicara pangan, jangan hanya bicara meningkat berapa ton. Tetapi pemerintah juga ingin petani mendapatkan yang baik, dan layak, dan sesuai hasil kerja kerasnya," kata dia.
ARYANI KRISTANTI
