TEMPO.CO , Jakarta: Pembangunan mega-proyek mass rapid transit (MRT) masih menunggu pertemuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa. Karena itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap keduanya segera bertemu. Sampai kini Ahok masih menunggu kepastian waktu dari Hatta. "Kami pengennya minggu depan," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat hendak membahas mengenai kepemilikan saham dalam mega proyek senilai Rp 17 triliun ini. Semula, pembagiannya adalah 52 persen milik Pemprov DKI dan 48 persen milik pemerintah pusat. "Pak Gubernur mau saham pemerintah pusat lebih besar," kata Ahok.
Semula Jokowi ingin presentasenya sebesar 70 persen menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan 30 persen menjadi tanggung jawab DKI Jakarta. "Sekarang Pak Gubernur pikir, di balik saja sudah cukup lah, kami 42 persen, pemerintah pusat 58 persen," kata Basuki.
Jokowi terlebih dahulu akan bertemu dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo.
Pertemuan dengan Hatta Radjasa akan dijadikan modal untuk menyusun proposal permohonan perubahan presentase saham yang Jokowi maksud. "Nanti bicara lisan dulu baru susun (proposal)," ujar pria yang kerap disapa Ahok.
TRI ARTINING PUTRI