Besaran Pajak UKM Diminta Tidak Merata
Rabu, 9 Januari 2013 22:59 WIB
Seorang pekerja menata tahu di Desa Pesalakan, Tegal, Jawa Tengah (11/4). ANTARA/Oky Lukmansyah
Iklan
TEMPO.CO , Jakarta -Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri bidang Usaha Kecil Menengah, Budyarto Linggowiyono mengatakan pengenaan pajak usaha kecil menengah (UKM) tak bisa diberlakukan secara merata. Pemerintah diminta melakukan pendataan UKM secara detil. "Pemerintah harus melihat kesehatan usaha dan skala bisnisnya," kata Budyarto saat dihubungi pada Rabu, 9 Januari 2013.
Budyarto menambahkan setuju dengan batasan pendapatan UKM yang bakal dikenakan pajak. Ia mendukung langkah Direktorat Jenderal Pajak yang akan memberlakukan pajak UKM sebagai semangat edukasi masyarakat. “Setiap usaha harus ditarik kewajiban pajaknya," ujarnya.
Ditjen Pajak berencana memungut pajak 0,5 persen untuk UKM beromset di bawah Rp 300 juta per tahun dan 1 persen bagi yang beromset Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar. Tahun lalu sektor UKM menyumbang 3 persen penerimaan pajak nasional.
Iklan
AYU PRIMA SANDI
Tempo Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Tempo.co WhatsApp Channel.
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani
1 hari lalu
Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani
Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai
1 hari lalu
Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai
Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?
Baca Selengkapnya
Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri
1 hari lalu
Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri
Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.
Baca Selengkapnya
Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI
2 hari lalu
Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI
Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar
Baca Selengkapnya
Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
2 hari lalu
Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Baca Selengkapnya
Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..
3 hari lalu
Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..
Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?
Baca Selengkapnya
Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
4 hari lalu
Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.
Baca Selengkapnya
Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?
6 hari lalu
Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?
Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.
Baca Selengkapnya
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
10 hari lalu
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca Selengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
11 hari lalu
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca Selengkapnya