Aturan Baru SIM Tak Jadi Berlaku Maret Ini?

Aturan Baru SIM Tak Jadi Berlaku Maret Ini?

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian akan mengkaji ulang peraturan soal perpanjangan surat izin mengemudi. Melalui surat Markas Besar Kepolisian Nomor 09 Tahun 2012 Pasal 28 Ayat (2) dan (3), tidak ada toleransi perpanjangan SIM selama 1 tahun.

"Ada beberapa poin yang akan kami kaji," kata juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Selasa, 19 Februari 2013. "Sehingga peraturan tersebut batal berlaku per Maret 2013 nanti."

Salah satunya adalah masalah biaya. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa masyarakat yang akan mengurus SIM akan dikenakan biaya tes kesehatan. Hanya saja, menurut Rikwanto, kemungkinan akan ditekan. "Sekaligus digabung dengan administrasi lain agar murah," katanya.

Berikutnya adalah masalah teknis kepengurusan SIM. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tidak ada istilah perpanjangan SIM. Sehingga bagi yang sudah habis masa berlaku SIM-nya, harus mengurus yang baru. Hanya ada usulan bahwa nanti harus sedikit dibedakan antara yang benar-benar baru dan yang lama.

Terakhir masalah sosialisasi. Kebijakan ini, menurut Rikwanto, perlu disosialisasikan secara masif. "Sehingga jika nanti sudah fix akan mulai disosialisasikan secara menyeluruh," ujarnya.

Rikwanto mengatakan pada dasarnya kebijakan ini dilakukan untuk menertibkan masyarakat. "Agar lebih disiplin," katanya. Selain itu, dengan mengurus SIM dari awal lagi, ini sekaligus tes ulang.

Menurut Rikwanto, warga bisa saja tidak mengurus seperti baru pertama kali membuat. Syaratnya, mereka meminta perpanjangan sebelum masa berlaku habis. "Bisa beberapa hari sebelum habis datang ke layanan SIM keliling," katanya.

SYAILENDRA

Baca juga:

Dewan: Gubernur Jangan Cuma Kelalang-keliling

Bayi Meninggal Setelah Ditolak 10 Rumah Sakit

Jokowi Diminta Evaluasi Rumah Sakit Penolak Dera

Jokowi Rekayasa Cuaca, Daerah Lain Juga Minta

Komentar (3)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
coba lakukan survei pengemudi sepeda motor, berapa orang yang membuat SIM secara resmi, dan berapa yang nembak? saya yakin 90% pengemudi nembak
0
4
Rikwanto mengatakan pada dasarnya kebijakan ini dilakukan untuk menertibkan masyarakat. "Agar lebih disiplin," katanya. Selain itu, dengan mengurus SIM dari awal lagi, ini sekaligus tes ulang. Gimna kalau hal itu juga diberlakukan pada anggota kepolisian? yaitu AGAR LEBIH DISIPLIN sekaligus TES ULANG KOMPETENSI MEREKA SEBAGAI ANGGOTA KEPOLISIAN??? :)
0
4
Saya tidak setuju peraturan dimaksud karena akan mempersulit konsumen. Sebaiknya bagi mereka yang terlambat cukup dikenakan denda sesuai dengan jangka waktu keterlambatan, sehingga bisa menanmbah pemasukan negara. Selain itu, bagi mereka yang bertugas di LN harus diberikan kemudahan, krn nggak mungkin datang ke JKT hanya untuk perpanjang SIM, surat tanda SIM LN dan surat keterangan sedang berada di LN bisa sbg bukti atas keterlambatan tsb.
Wajib Baca!
X