TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri merancang surat bersama untuk menangani masalah harga dan pasokan daging sapi di daerah yang tingkat konsumsinya tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengatur tata niaga daerah yang menjadi sentra konsumen, khususnya di Jakarta dan Jawa Barat.
Surat itu sedang diolah dan rencananya dikeluarkan pada akhir Februari mendatang. "Kami ingin mengajak Kementerian Dalam Negeri karena itu masalah daerah. Nanti suplai pasti berasal dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat karena memiliki populasi sapi terbesar," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan di Istana Negara, Senin, 18 Februari 2013.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyambut baik surat bersama tersebut. Jaminan pasokan daging menjadi salah satu cara efektif menekan lonjakan harga. Saat ini masalah transportasi dari daerah populasi sapi menjadi kendala karena jauh dari daerah yang memiliki pasar tinggi. Ini juga yang diharapkan dapat selesai dengan adanya surat bersama tersebut. "Dari data Badan Pusat Statistik, ada 14 juta sapi, tapi kok harga terus naik?" kata Hatta.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengangkat masalah harga daging dalam pembukaan Rapat Kabinet Paripurna. Ia menyatakan, para menteri hendaknya mengajak pula para gubernur untuk mewaspadai dan mengendalikan sejumlah harga, termasuk sembako dan daging yang mengalami kenaikan kurang wajar.
Presiden menyatakan, berdasarkan datanya, dalam dua bulan naik dari Rp 70 ribu menjadi Rp 87 ribu. Menurut dia, penyebab masalah daging sapi terletak pada mekanisme impor dan keseimbangan dengan produksi dalam negeri. "Di sinilah yang sering menjadi sorotan kita," kata SBY.
FRANSISCO ROSARIANS
