TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Azyumardi Azra, mengatakan, konflik yang melibatkan anggota Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terjadi lantaran adanya masalah yang tidak terselesaikan pada masa sebelumnya.
"Menyangkut kepincangan posisi dan kepincangan sosial-ekonomi antara Polri dan TNI," kata Azyumardi, Ahad, 10 Maret 2013.
Ia mencontohkan, tidak banyak orang yang mengenal nama pimpinan di jajaran TNI saat ini. Sebaliknya, hampir semua orang mengetahui petinggi Polri. "Polri lebih banyak tampil ke publik karena berbagai urusan," ujar Azyumardi.
Menurut dia, kepincangan antara Polri dan TNI ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dua aparat penegak hukum itu. Apalagi, proyek-proyek besar dalam hal keamanan dan penegakan hukum sekarang ini berada di tangan Polri. "Sementara TNI dikembalikan ke barak."
Selain itu, Azyumardi menambahkan, tidak ada lagi sumber-sumber ekonomi untuk TNI. Contohnya, berbagai yayasan milik ABRI kini sudah menjadi yayasan-yayasan independen. "Ini yang mengakibatkan adanya kecemburuan," ucapnya.
Karena itu, Azyumardi menilai perlu ada langkah terobosan untuk mengatasi kepincangan tersebut. Sebab, jika kepincangan dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraan ini masih ada, akan menjadi sebuah "bom waktu". "Bisa meledak di mana saja di Indonesia ini," kata Azyumardi.
Ia mengatakan, sudah semestinya TNI difungsionalisasikan secara lebih luas ke dalam masyarakat. Bukan berarti mengembalikan dwifungsi TNI. "Melainkan, misalnya, ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lebih luas yang bersifat nonpolitik," kata Azyumardi.
Atau, ia melanjutkan, melibatkan TNI dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah. "Kemudian dari situ mereka bisa mendapatkan tambahan pendapatan secara halal," ujar Azyumardi.
Selain itu, Azyumardi mengatakan, kesan bahwa TNI hanya sering digunakan sebagai "ban serep" atau hanya membantu Polri jika terjadi konflik sosial atau ketegangan di daerah tertentu harus dihilangkan. Menurut dia, kesan ini jelas menimbulkan ketidaknyamanan emosional bagi TNI.
PRIHANDOKO
