TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan bahwa pemakaian pipa gas bersama (open access) bisa menjadi solusi penyaluran gas bagi sektor industri.
"Di tengah terbatasnya jaringan pipa gas saat ini, langkah open access dapat menjadi solusi pendistribusian gas, khususnya dalam mendukung sektor industri," kata Hidayat dalam sambutan tertulis yang dibacakan di diskusi bertajuk "Open Access untuk Keberlangsungan Industri Nasional dan Daya Saing Produk dalam Negeri", Rabu, 13 Maret 2013. Hidayat tak menghadiri diskusi yang digelar di kantornya itu karena sedang berada di Padang, Sumatera Barat.
Selain untuk mendukung sektor industri, menurut Hidayat, open access juga dapat menekan kemungkinan terjadinya monopoli distribusi yang berdampak pada tingginya harga gas.
Hidayat menyatakan, industri non-migas tahun lalu menyumbang 20,8 persen untuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pertumbuhan sektor ini yang mencapai 6,4 persen membuat kebutuhannya akan pasokan energi terus bertambah.
Gas dalam sektor industri memegang peran penting sebab bukan hanya sebagai sumber energi, tapi juga diperlukan sebagai bahan baku. Menurut Hidayat, saat ini kebutuhan gas untuk industri adalah 2.130 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Perinciannya, 1.022 MMSCFD dibutuhkan sebagai bahan baku dan 1.108 MMSCFD dibutuhkan sebagai sumber industri.
Sayangnya, saat ini industri dalam negeri masih kekurangan gas.
Untuk dapat memenuhi target pertumbuhan sebesar 7,14 persen tahun ini, Hidayat menyatakan bahwa industri dihadapkan pada kendala berupa rencana kenaikan gas sebesar 15 persen pada medio April, juga kenaikan tarif dasar listrik dan upah buruh.
Adapun anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Bobby Rizaldi, menyatakan bahwa penyaluran gas melalui pipa dinilai sebagai cara yang paling efisien. "Untuk jarak di bawah 2.000 kilometer, penyaluran dengan pipa itu paling murah," katanya.
Hanya, untuk solusi open access ini perlu dipikirkan siapa yang harus menyediakan infrastruktur. Sebab, sementara pemerintah terkendala masalah anggaran, swasta juga enggan karena keuntungan hanya bisa diperoleh pada jangka panjang. "Ini harus dibuatkan regulasi, dipikirkan bersama semua stakeholder," ujar Hidayat.
PINGIT ARIA
