TEMPO.CO, Makassar - Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, 17 Maret, membingungkan. Tidak diundangnya manajemen resmi Pasukan Ramang menjadi indikatornya. Ironisnya, undangan malah ditujukan kepada pengurus lama. "Ini membingungkan. Yang diundang, institusi atau person?" tutur Chief Executive Officer PT Pagolona Sulawesi Mandiri, Rully Habibie, Minggu, 17 Maret 2013.
Logikanya, Rully melanjutkan, kongres merupakan forum legal yang mempertemukan semua manajemen klub dan pengurus provinsi cabang olahraga yang sah. Kehadiran perwakilan manajemen penting lantaran yang dibahas menyangkut nasib sepak bola Indonesia, termasuk klub itu sendiri. Sedangkan, panitia menyebutkan, undangan mengacu surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Djohar A. Husin tertanggal 8 Maret lalu. Rujukannya, 100 voters diambil dari peserta Kongres PSSI di Solo.
Rully menilai proses verifikasi peserta dengan mengambil acuan kongres Solo, tidaklah rasional. Menurut dia, orang alias individu dalam sebuah organisasi kerap berganti. Makanya, secara logika, patokannya harus pada institusi. "Gimana coba kalau yang datang di kongres dulu sudah meninggal?" tutur dia. Meski begitu, dia berharap kongres bisa berjalan lancar dan baik demi kemajuan sepak bola Indonesia.
Kongres, kata dia, pun diminta agar tidak dicampuradukkan dengan urusan politik. Diperingatkan Rully, maksud kongres guna mencari solusi atas kisruh sepak bola Nusantara. Terdapat beberapa poin penting yang dibahas, yakni unifikasi liga, perubahan status dan pengembalian anggota Exco, penentuan tempat dan tanggal kongres tahunan, serta pembubaran KPSI. Enggan dibahas Rully terkait dengan isu ancaman sanksi degradasi bagi tim Juku Eja bila terjadi penyatuan liga. "Tujuan kongres cari solusi. Nanti dibicarakan dan akan diributkan lagi," katanya.
Ketua Divisi Humas PSSI, Yuslan Kisrah, mengakui adanya protes dari sejumlah pihak terkait dengan undangan bagi voters. Pihaknya dilematis lantaran petunjuk FIFA menginginkan adanya rekonsiliasi dengan menghadirkan pemegang hak suara di kongres Solo.
Bila hal itu tidak dilaksanakan sanksi berat menanti sepak bola Indonesia. "PSSI pun awalnya berharap voters kepengurusan berjalan sesuai statuta FIFA dan PSSI," ujarnya singkat. Dia berharap agar kongres bisa menghasilkan solusi terbaik atas kisruh sepak bola negeri ini.
Sehari sebelum kongres, tepatnya saat proses registrasi, ketegangan sempat terjadi. Kala itu, utusan pengurus provinsi Sulawesi Selatan, Samsul dan Japri, ngotot masuk dan menggebrak meja panitia setelah mengetahui namanya tidak tercantum dalam peserta kongres. Panitia berdalih, dalam daftar undangan, perwakilan Sulsel diisi oleh Kadir Halid. Sedangkan versi Samsul cs, kepengurusan Kadir sudah dibekukan.
Bahkan, Djohar sendiri yang mengukuhkan kubunya, yang diketuai oleh Abadi Sirajuddin. Adapun Abadi, meski tidak mewakili pengurus provinsi, namanya tetap berada di daftar voters lantaran mewakili manajemen PSM, yang sempat dipertanyakan Rully.
TRI YARI KURNIAWAN
