TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia menjelaskan, mereka tidak punya pilihan selain menghapuskan keberadaan KRL ekonomi jurusan Jakarta-Bekasi dan Jakarta-Parung Panjang/Tangerang. Pasalnya, selain sering rusak, biaya subsidi tiket penumpang ekonomi yang seharusnya ditanggung pemerintah melalui dana public service obligation (PSO) kerap datang terlambat.
Mateta Rizalulhaq, Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia, mengatakan, pemberian dana PSO ini pun tidak cukup untuk menutup biaya operasional kereta ekonomi. "Dana PSO seharusnya sebesar Rp 704 miliar tahun lalu, tapi tidak dicairkan pada waktunya," ujar Mateta ketika dihubungi, Selasa, 26 Maret 2013.
Menurut Mateta, meski harga tiket ekonomi rata-rata hanya Rp 2.000, pada kenyataannya biaya operasional kereta ekonomi jauh lebih mahal. Misalnya saja, biaya KRL ekonomi jurusan Jakarta-Bekasi itu mencapai Rp 4.200, sementara biaya KRL ekonomi jurusan Jakarta-Bogor mencapai Rp 5.900.
Jika dana PSO terlambat dibayarkan, selisih harga keekonomian dengan harga tiket yang dibayar publik ini ditanggung sendiri oleh PT KAI. Jumlahnya bisa miliaran rupiah. Jika sebulan ada 400 ribu saja penumpang kereta ekonomi, PT KAI menanggung kerugian sampai Rp 1,2 miliar per bulan.
FIONA HASYIM
Berita Terpopuler:
Tahanan LP Sleman Sempat Dianiaya Sebelum Ditembak
Asal-usul Peluru di Penjara Cebongan Sleman
Profil Eyang Subur: Penjahit Jadi Kolektor Kristal
Drama 14 Jam Serangan Penjara Cebongan Sleman
Gara-gara Eyang Subur, Adi Bing Slamet Dimusuhi
