TEMPO.CO, Jakarta - Setelah diundur beberapa kali, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan kebijakan pembatasan kendaraan bukan menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami lebih konsentrasi ke angkutan massalnya. Angkutan massal tahun ini akan dilakukan pengadaan sebanyak-banyaknya," kata Pristono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2013.
Padahal, sebelumnya dua kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, yaitu ganjil-genap dan electronic road pricing sempat digadang-gadang akan menjadi terobosan Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Namun kali ini, Pristono menegaskan, kedua kebijakan tersebut ditunda sampai ada evaluasi terhadap pengadaan angkutan massal yang akan dilakukan sampai awal tahun 2014 mendatang.
"Jadi angkutan massal yang diprogramkan tahun ini, pertama dari dishub, yaitu sebanyak 450 armada bus Transjakarta, ditambah dari BLU Transjakarta 234 armada, jadi 684 armada, itu dulu," kata Pristono. Meski begitu, evaluasi tidak dimulai di awal tahun 2014, melainkan dimulai September 2013, yaitu ketika bus-bus baru mulai dioperasikan.
Dengan begitu, lelang untuk pengadaan sarana dan prasarana ganjil-genap seperti stiker dan rambu-rambu pun batal dilangsungkan tahun ini. "Tapi kan anggaran untuk itu bergulir terus. Yang jelas busnya kami konsentrasikan tepat pada waktunya," Pristono menjelaskan.
Penundaan aturan ganjil-genap ini, Pristono menambahkan, dilakukan dengan pertimbangan mempersiapkan kekuatan angkutan massal yang diperkirakan harus "menangkap" perpindahan perjalanan orang yang beralih saat diterapkannya pembatasan kendaraan. Jika pembatasan lalu lintas dijalankan sebelum angkutan massal memadai, ada risiko yang cukup tinggi.
Pasalnya, ketika kendaraan pribadi dibatasi, akan ada 4,6 juta perjalanan orang yang diperkirakan akan beralih ke angkutan massal. "Angkutan massalnya kan masih kurang. Oleh sebab itu, kami sediakan angkutan massalnya dulu sebanyak 684," kata Pristono. Usaha penyediaan angkutan massal ini akan dilakukan bertahap di akhir 2013 dan awal 2014.
Setelah pengadaan angkutan massal tersebut terealisasi, akan diukur seberapa banyak orang yang mau berpindah ke angkutan massal. Jika angkutan massal dilihat sudah benar-benar kuat dan mampu "menangkap" perpindahan tersebut, akan diperhatikan daya angkutnya. Jika masih longgar, akan dilakukan pembatasan kendaraan.
"Tapi kalau angkutan massalnya juga sudah padat, artinya kami harus tambah dulu, ya nambah lagi," kata Pristono. "Yah, intinya, ganjil-genap dan ERP akan dilihat lagi setelah evaluasi penambahan kendaraan umum," kata Pristono.
TRI ARTINING PUTRI
