Penyegelan Masjid Ahmadiyah Bekasi Langgar HAM

Penyegelan Masjid Ahmadiyah Bekasi Langgar HAM

Papan segel yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi dipasang di tembok pagar Masjid Ahmadiyah Almisbah di Jalan Terusan Pangrango, Jatibening 2, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/2). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai penyegelan tempat ibadah Ahmadiyah Bekasi, Masjid Al Misbah, oleh pemerintah kota Bekasi pada Kamis kemarin, melanggar Undang-undang Hak Asasi Manusia.

Wakil Ketua I Komnas HAM, Imdadun Rahmat, mengatakan pelanggaran HAM terjadi karena sekitar 37 jemaat Ahmadiyah terpaska salat Jumat di dalam masjid dengan kepungan polisi. “Informasi yang kami dapat masih ada jemaat di dalam yang memperjuangkan masjid. Jelas ini melanggar UU HAM, mereka mau beribadah,” kata Imdadun kepada Tempo di kantornya, Jumat, 5 April 2013.

Pembekuan jemaat Ahmadiyah diatur dalam SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri, kata dia, mengatur penghentian penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam. “Ketika salat Jumat itu tidak diatur, karena beribadah tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Salat Jumat itu aktifitas JAI atau umat beragama?” ujarnya.

Imdadun menegaskan, alasan apapun tempat ibadah tidak boleh diserang. “Kalau suatu organisasi membekukan aktivitasnya dengan menyegel kantornya, kalau Masjid tidak bisa seperti itu. Masjid berbeda dengan kantor,” ujarnya.

Nantinya, Komnas HAM akan memanggil Pemerintah Kota Bekasi untuk menjelaskan tindakan penyegelan itu. “Belum tahu kapan, tapi yang jelas ada yang harus bertanggung jawab, ini memang kasus lama tapi memang ada masalah ketidakpahaman. Tidak mudah untuk melakukan mediasi,” kata Imdadun.

Pemerintah Kota Bekasi kembali menyegel secara permanen Masjid Al Misbah, yang merupakan tempat peribadatan jamaah Ahmadiyah, di Jalan Pangrango Terusan Rt 01 RW 04, Nomor 44 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Kamis 4 April 2013.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, tindakan penyegelan secara permanen untuk mengantisipasi jamaah Ahmadiyah melakukan aktivitas di bangunan itu. "Mereka tidak dilarang beraktivitas, asal jangan di Masjid itu," ujar dia.

AFRILIA SURYANIS

Topik Terhangat:
EDISI KHUSUS Guru Spiritual Selebritas || Serangan Penjara Sleman|| Harta Djoko Susilo|| Nasib Anas


Berita Terkait
Komnas HAM Tegur Wali Kota Bekasi Soal Ahmadiyah

Ahmadiyah di Bekasi Kembali Dipermasalahkan

Perusak Masjid Ahmadiyah Divonis 3,5 Bulan


Komentar (5)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
1
24 hours ago Memang keyakinan itu kalian tahu?itukan urusan Allah dng hambanya,emang klw ikut kalian surga menjamin?kalian merasa paling benar dimuka bumi,sesama muslim seharusnya bisa mengayomi tanpa ada kekerasan atw intimidasi.islam itu cinta damai....sesulit apapun masalah bisa diatasi dengn kepala dingin.apa dengan membunuh perbedaan akidah bisa masuk surga?klw ingin membunuh,bunuhlah akhlak manusia yg sprti binatang pada diri kita sendiri.....klw kita udah menilai rendahnya perbedaan....berarti iman kita masih blum apa2.biarlah klwpun Ahmadiyah sesat Allah swt.yg menghancurkaNya....kita gk usah sok suci,krena sifat thawadhu jauh lbh baik
3
9
apa itu HAM????? kdg HAM itu kurangkerjaan, klo ajarannya ahmadiyah menyesatkan umat yaa pemerintah yg hrs bertindak dgn kekuasaannya!!! mosok ajaran jelas melenceng dari ajaran Islam kok dibela, ahmadiyah itu BUKAN ISLAM bikin agama sendiri!!! KELUAR DARI LABEL ISLAM
2
4
Negara berkewajiban untuk menjaga dan melindungi kemurnian ajaran Islam sebagai agama mayoritas warga negara RI sesuai amanat konstitusi. Sebaliknya, kemurnian aqidah Islam, pelecehan terhadak HAM, penciptaan konflik di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pembiaran Ahmadiyah, berarti pelanggaran terhadap Konstitusi Negara RI yang telah menjamin untuk menjaga agama-agama yang diakui dari segala bentuk penistaan. Pembiaran Ahmadiyah juga berarti penghancuran tatanan rumah tangga umat Islam sehingga terjebak secara formal sistematis dalam perkawinan tidak sah dengan golongan Kafir Ahmadiyah, karena di KTP mereke tertulis agama Islam,” ungkap Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab kepada wartawan. Lebih dari itu, pembiaran Ahmadiyah oleh Negara, sama saja dengan memberi peluang kepada Kafir Ahmadiyah untuk memperoleh visa Umrah dan Haji, karena tertulis agama Islam, sehingga secara sistematis, pemerintah Indonesia melakukan penodaan terhadap Tanah Suci Mekkah dan Madinah. Tindakan Negara RI yang melarang dan membubarkan Ahmadiyah sesuai dengan Penetapan Presiden (Penpres) No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/ atau Penodaan Agama yang telah diundangkan dengan UU No. 5 Tahun 1969, dan sesuai pula dengan aturan dalam KUHP pasal 156a. Selain itu, sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1980 dan Tahun 2005, sekaligus sejalan pula dengan Fatwa Rabithah ‘Alam Islami (RAI) Tahun 1974 dan Keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1985. Bahkan sejalan dengan sikap Lembaga-lembaga Fatwa di seluruh dunia Islam, baik Sunni maupun Syi’ah. Menurut Habib Rizieq dalam surat terbukanya kepada Presiden SBY tentang “Bukti Kekafiran Ahmadiyah dan Penodaannya terhadap Agama Islam”, tindakan Negara melarang Ahmadiyah tidak bertentangan dengan Resolusi HAM PBB, karena dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 18 ayat 3, yang termuat dalam Lembar Fakta HAM PBB (Fact Sheet - UN Centre for Human Rights) No. 15, dengan tegas dan jelas memberikan hak kepada Negara untuk melakukan pembatasan hukum yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak asasi dan kebebasan orang lain. Bahkan, pada tanggal 26 Maret 2009, Dewan HAM PBB di Jenewa-Swiss menetapkan bahwa Penistaan Agama adalah Pelanggaran HAM. Itulah sebabnya, seluruh Dunia Islam telah secara resmi melarang Ahmadiyah di negeri-negeri mereka. Bahkan di Singapura saja, yang bukan negeri Islam, Ahmadiyah tidak disebut Islam dan pemakaman Ahmadiyah dipisahkan dari pemakaman umat Islam. Dan tak satu pun dari negeri-negeri tersebut yang divonis sebagai Pelanggar HAM. “Di Indonesia pun, pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme sejak tahun 1966 hingga kini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” jelas Habib Rizieq. Usulan Isi Keppres Oleh karena SKB Peringatan terhadap Ahmadiyah tidak produktif, dan terus menerus dilanggar oleh Ahmadiyah sejak diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2008 hingga sekarang, maka sesuai amanat Penpres No. 1/1965 dan UU No. 5 Tahun 1969, maka DPP FPI mendesak kepada Presiden SBY agar segera mengeluarkan Keppres tentang Pembubaran Ahmadiyah dan Pelarangan Penyebaran Ajarannya serta Pembinaan Warganya. Secara teknis, isi keppres itu mencakup: pembubaran institusi/organisasi Ahmadiyah, baik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI – Qadiyani) maupun Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI-Lahore), atau apapun yang menggunakan nama lainnya. Isi Keppres itu juga mencakup pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah dan segala bentuk kegiatannya. Isi Keppres itu juga menyita semua sarana misi penyebaran Ahmadiyah, baik berupa barang cetakan, audio video maupun elektronik, termasuk pembekuan semua asset milik Ahmadiyah dan penutupan semua tempat kegiatannya (rumah ibadah), pembinaan warga Ahmadiyah untuk dikembalikan ke ajaran Islam yang benar. Bagi warga Ahmadiyah yang taubat dan kembali kepada Islam, maka ia menjadi bagian dari kaum Muslimin, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslimin lainnya. Sedang bagi yang tidak mau taubat dan tetap ingin menjadi seorang Ahmadiyah, maka statusnya adalah sesat, murtad, dan kafir.
7
0
PENGAMAT DARI AMERIKA, Sudah seharusnya pemerintahan SBY melindungi setiap warga negara melakukan ibadahnya menurut keyakinan masing2. Pemerintahan SBY harus menegakan HAK ASASI manusia.HAM adalah bersumber dari Al Quran. [QS 4:75] Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah(tertindas) baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah)yang lalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".Perintah ALLAH kpd Nabi Daud as Speak up for people who can not speak for them selves.protect the rights of all who are helpless.speak for them and be a righteous judge.protect the right of the poor and needy. Proverb 31:8. Selain dar pemerintah element2 bangsa yang cinta HAM,seperti NU dll haruslah melindungi muslim Ahmadiyah,Syiah dan Kristen dll. Siapa2 yang membiarkan kaum minoritas di zolimi oleh manusia Syaitan mereka adalah golongan Syaitan pula. Bangsa Indonesia ini akan dilaknat oleh ALLAH kalau masih ada PENINDASAN KEPADA GOL.MINORITAS. PFI-----MUI----AHMADIAYH---LAADY GAGA. http://muslimbertaqwa.blogspot.com/p/fpi-lady-gaga.html
3
0
Pemerintah Bekasi jelas2 melanggar UUD 1945 pasal 29 ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Anehnya, kenapa tidak ada yg berani menegur hal ini?
Wajib Baca!
X