TEMPO.CO, Purwokerto--Cinema Lovers Community dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Masyarakat Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) meluncurkan sebuah film dokumenter tentang kondisi hutan di Jawa. Konflik masyarakat pinggir hutan menjadi inti tema film ini.
"Film ini berkisah tentang kondisi riil masyarakat di pinggir alas yang selama ini jauh dari akses terhadap hutan," kata Erwin Dwi Kristanto, salah satu penonton film, dalam acara peluncuran film di Kedai Telapak Purwokerto, Sabtu 6 April 2013 malam.
Ia mengatakan, saat ini sedang dibahas RUU tentang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P2H) yang dikhawatirkan akan semakin mengasingkan masyarakat pinggir hutan dari hutannya. Menurut dia RUU tersebut harus ditolak.
Sutradara film itu, Bowo Leksono mengatakan, setelah membuat film itu, dirinya dan CLC akan membuat film dokumenter lagi soal kriminalisasi yang dilakukan negara terhadap penduduk sekitar hutan. "Kebetulan Banyumas dan sekitarnya sebagian besar berbatasan dengan hutan lereng Gunung Slamet," katanya.
Ia mengatakan, film berdurasi sekitar 29 menit itu mengambil latar di pinggir hutan Gronbogan, Blora dan Bojonegoro. Waktu pembuatan film memakan waktu selama enam bulan.
Siti Rakhma Mary, Koordinator Program Resolusi Konflik Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mengatakan, penguasaan hutan oleh Perhutani berakibat lebih-kurang 6.000 desa yang berbatasan atau berada di kawasan hutan mempunyai kualitas kesejahteraan penduduknya yang rendah. "Mereka tak memiliki akses memanfaatkan sumberdaya hutan secara leluasa," katanya.
Ia menyebutkan, pada abad XVI hingga XVIII, hutan alam di Jawa diperkirakan sekitar 9 juta hektare. Saat ini, jumlah ini menyusut hingga tinggal 0,97 juta hektare saja.
Khusus di Jawa Tengah, kata dia, kerusakan hutan menyebabkan lahan kritis seluas sekitar 800 ribu hektare. Ia menambahkan, pada tahun 2002 luas hutan di Pulau Jawa tinggal 3 juta hektare atau 23 persen dari luas Pulau Jawa. Dari luasan tersebut hanya 1.875.500 hektar yang masih memiliki tutupan baik.
Masih menurut Rahma, saat ini penguasa hutan Jawa adalah Perhutani. Perhutani memperoleh mandat dari negara untuk menguasai 2,4 juta hektar lahan kawasan hutan di seluruh Pulau Jawa. Dengan luasan itu berarti Perhutani menguasai 85 persen hutan di Jawa. "Penguasaan hutan ini membuat penduduk di sekitar hutan kesejahteraannya sangat rendah," katanya.
Sungging Septivianto, Anggota Dewan Kehutanan Masyarakat (DKN) Kamar Masyarakat Regio Jawa menambahkan, selama 1998-2011 terdapat 64 kasus penembakan dan penganiayaan kepada masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Dari kasus itu, sebanyak 107 orang menjadi korban, dimana 73 cedera dan 34 orang tewas. "Aksi kekerasan yang melibatkan Perhutani menempati posisi teratas dalam tabulasi data konflik sektor kehutanan yang berada di Jawa," katanya.
Ia mengatakan, kemiskinan, kekerasan, ketertutupan akses, dan kerusakan hutan Jawa menjadi persoalan menahun yang tak terselesaikan. "Dengan film ini kami ingin mengabarkan kepada masyarakat bagaimana kondisi hutan di Jawa," kata dia.
ARIS ANDRIANTO
Topik Terhangat Tempo:
Penguasa Demokrat || Agus Martowardojo || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas
