TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan DPR RI, Herlini Amran, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono "menjewer" Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh atas tertundanya ujian nasional di 11 provinsi. Menurut Herlini, Presiden harus lebih tegas mengevaluasi kinerja Menteri dan jajarannya agar tidak terus mengulangi keteledoran serupa.
"Keteledoran ini jelas telah mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia," kata Herlini ketika dihubungi, Senin, 15 April 2013. Menurut dia, Menteri Nuh sudah berulang kali melakukan kelalaian, mulai dari uang tunjangan sertifikasi guru, beasiswa bidik misi, dan sekarang ujian nasional yang gagal serentak. (Baca: Ujian Nasional di 11 Provinsi Ditunda)
Bagi Herlini, keteledoran itu tidak layak ditoleransi. Semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kementerian, harus diberi sanksi tegas. Dia berharap perusahaan pemenang tender yang lalai, PT Ghalia Indonesia Printing, terlibat lagi dalam tender ataupun program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sestrategis ini.
"Kementerian tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran ataupun mengkambinghitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat," kritik anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini. Dia menilai selama ini Kementerian Pendidikan sering protes dengan pembintangan anggaran.
Herlini juga menyoroti kelemahan Kementerian dalam proyek-proyek pengadaan, mulai dari pengadaan buku hingga pencetakan dokumen vital seperti naskah UN. Penilaiannya itu didasarkan hasil audit BPK dari tahun ke tahun. "Coba lihat lagi laporan audit BPK, proyek cetak-mencetak ini sudah kronis di Kemdikbud," tutur dia. Dia menyarankan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih merapat lagi ke Kementerian agar kasus seperti ini tidak terus berulang.
Herlini menyayangkan Menteri Nuh dan jajarannya yang kerap umbar keyakinan serbaberes, padahal realisasinya sering molor. Ia mencontohkan, sebelum kasus gagal ujian nasional serentak per 15 April 2013 ini, pihak Menteri, kata dia, menyatakan pelaksanaan UN dijamin 3T. Yakni tepat waktu UN, tepat distribusi, dan tepat jumlah soal UN.
"Jika kebiasaan ini dibiarkan, Herlini memprediksi, pengadaan buku siswa dan babon penunjang kurikulum 2013 pun akan bernasib sama. Karena itu, ia termasuk anggota Dewan yang belum yakin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mampu mengimplementasikan kurikulum baru pada Juli 2013.
Sebelumnya, sesuai jadwal Kementerian Pendidikan, ujian nasional untuk tingkat SMA/MA/SMALB dan Paket C akan berlangsung pada 15-18 April, sementara untuk jenjang SMK 15-17 April. Sedangkan jenjang SMP/MTs/SMLB dan Paket B pada 22-25 April 2013, dan SD/MI dan Paket A pada 6-8 Mei 2013. Karena alasan teknis dari pihak percetakan, jadwal ujian untuk 11 provinsi mundur menjadi Kamis, 18 April 2013.
Sebelas provinsi yang mengalami pergeseran jadwal ujian nasional adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di daerah tersebut, sebanyak 3.601 sekolah SMA/MA, 1.508 SMK, dan 1,1 juta anak terimbas kebijakan ini.
SUNDARI
Topik Terhangat:
Serangan Penjara Sleman| Harta Djoko Susilo | Nasib Anas
Baca juga:
@SBYudhoyono 'Digoda' Bintang Porno
Akun @SBYudhoyono Strategi Perbaiki Citra Demokrat
Cuit Perdana @SBYudhoyono Nanti Malam
Dikuntit Intel, Anas Urbaningrum Punya Cerita
Mega: Saya Memang Sudah Sepuh, tapi....
