TEMPO.CO, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum berencana meminta bantuan dari pihak luar untuk menyelidiki kasus molornya jadwal Ujian Nasional dan persoalan tender percetakan naskah. Menurut Inspektur Jenderal, Haryono Umar menuturkan, masih menyelidiki berdasarkan data dari dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama Badan Penilitian dan Pengembangan.
"Tapi kami mempersilakan bagi pihak luar atau masyarakat yang ingin menyampaikan informasi," kata Haryono ketika ditemui di ruangannya, Rabu, 17 April 2013. Ia menuturkan tidak akan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar kasus ini karena bukan tugasnya. Wewenang meminta tolong berada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh.
Haryono menjelaskan, saat ini tim investigasi tengah menyelidiki penyebab mundurnya ujian nasional di sebelas provinsi dan proses penenderan. Jajaran inspektur investigasi sedang melakukan audit atas penenderan yang memenangkan PT Ghalia Indonesia Printing. Setelah hasil audit diserahkan kepadanya, Haryono akan melakukan gelar perkara.
"Kemungkinan satu atau dua minggu, audit mundurnya Ujian Nasional sudah diperoleh," kata mantan Wakil Ketua KPK ini. Namun untuk audit masalah lelang naskah, dia belum memastikan perolehan hasilnya.
Ujian Nasional untuk SMA di sebelas terpaksa diundur karena kesalahan teknis. PT Ghalia Indonesia Printing yang bertanggung jawab di percetakan dan pembagian gagal dalam pendistribusian. Ujian yang semestinya digelar Senin, 15 April 2013 diundur menjadi besok Kamis, 18 April 2013. Sementara di daerah lain, ujian sesuai jadwal.
Lembaga swadaya masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyatakan ada dugaan korupsi di proses penenderan. Contohnya, dipilihnya PT Ghalia untuk pengadaan paket III.
Perusahaan ini ternyata menawarkan harga lebih tinggi, Rp 22,8 miliar namun malah menjadi perusahaan pemenang tender. Perusahaan lainnya yang menawar lebih rendah, seperti PT Aneka Ilmu Rp 17 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 21,1 miliar, dan PT Balebat Dedikasi Prima Rp 21,6 miliar, tak mendapat porsi pengadaan terbesar.
SUNDARI
Berita Terkait
Ujian Nasional Seperti Balapan Bajaj dengan Mercy
UN 2013 di Jakarta Masih Rawan Kecurangan