TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk segera menambah pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar untuk daerah-daerah yang mengalami kelangkaan. Jumlah solar bersubsidi yang akan digelontorkan tidak ditentukan saat ini, dengan asumsi untuk mencegah timbulnya spekulasi. Hanya saja, dari perhitungan sementara pemerintah, dengan penambahan solar dan kebijakan dual price, jumlah kuota BBM bersubsidi bisa menembus 48,5 juta kiloliter.
"Kuota energi itu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tumbuh 6,5 persen, maka konsumsi energinya bisa tumbuh 8 persen bisa lebih hingga 8,3 persen. Yang tahun lalu juga," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 23 April 2013.
Jero menjelaskan, penggelontoran solar bersubsidi ini sebagai tindak lanjut realisasi di lapangan di mana terjadi keterbatasan akibat pengurangan kuota solar bersubsidi untuk tahun ini. Sepanjang 2013, kuota solar bersubsidi hanya diproyeksikan sebesar 15,11 juta kiloliter atau lebih rendah 8,22 persen dari realisasi penyaluran solar pada 2012 sebesar Rp 15,56 juta kiloliter. "Pengurangan itu merupakan bentuk pengendalian, tapi kan mestinya jangan sampai mengganggu sektor riil hingga berpengaruh ke inflasi," ujarnya.
Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto menyatakan, Pertamina akan bekerja sama dengan aparat kepolisian melakukan pencatatan pelat nomor kendaraan yang melakukan pembelian solar subsidi. "Jadi misalnya ada 200 mobil mengantri, dengan dicatat nomor pelatnya, setelah itu pulang, jadi tidak bisa balik lagi, begitu kira-kira pengawasannya," ujar Djoko.
Upaya ini, menurut Djoko dianggap bisa mengantisipasi kebocoran atas kebijakan penambahan solar bersubsidi oleh pemerintah di titik-titik SPBU yang mengalami kelangkaan. "Karena operasi pasar ini kan tentunya menambah pengawasan, ada dari pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak pertamina setempat. Bisa mencegah mobil habis ngisi, datang lagi, ngantri lagi," ujarnya.
Menurut Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, kelangkaan solar yang terjadi saat ini bukan akibat terhambatnya distribusi melainkan keterbatasan kuota yang disalurkan. Menurut dia, ada kesalahan perhitungan kebutuhan solar sejak awal. "Seharusnya penentuan kuota itu harus dicocokkan dengan pertumbuhan kebutuhan konsumsi solar, harus cocok. Kan kemarin itu penentuannya berapa dengan DPR, kalau kami sudah tahu berapa seharusnya," ujar Karen.
Penggelontoran solar bersubsidi ini rencananya akan dilakukan selama dua hingga tiga hari ini secara sporadis. Pemerintah menekankan, terutama untuk daerah-daerah yang sejak awal mengaku mengalami kelangkaan sehingga terjadi antrean yang panjang.
AYU PRIMA SANDI
Topik Terhangat:
#Ujian Nasional | #Bom Boston | #Lion Air Jatuh | #Preman Yogya
Baca juga:
Aceng Fikri dan Ahmad Dhani Jadi Capres Idaman NU
Aceng Fikri Kaget Ditolak Srikandi Hanura
Dinasti Banten Rame-rame Jadi Caleg DPR dan DPD
Fakta-fakta Mengarah ke Motif Pelaku Bom Boston