Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Nuh Disoraki untuk Mundur

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Menteri Penddikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta (23/4). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Menteri Penddikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta (23/4). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Warga peserta aksi dan guru di Bandung menyoraki Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan pejabat lain untuk mundur dalam aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2013 di depan Gedung Sate hari ini.

Peserta aksi dari Komunitas Pendidikan Jawa Barat dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) itu menilai M. Nuh dan pejabat lain gagal membayar tunjangan gaji guru secara utuh hingga kasus ujian nasional.

Koordinator Komunitas Pendidikan Jawa Barat Dwi Subawanto mengatakan, ada enam  catatan kegagalan atau rapor merah untuk kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembayaran tunjangan profesi guru selalu tidak utuh tiap tahun, dan puluhan ribu guru bersertifikat tidak mendapat tunjangan.  Pelaksanaan uji kompetensi guru juga kacau karena kesalahan server. "Pelaksanaan ujian nasional 2013 amburadul karena tidak serempak di semua provinsi, kekurangan, dan tertukarnya soal," kata Dwi.

Pengunjuk rasa juga mencatat bubarnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional setelah digugat masyarakat ke Mahkamah Konstitusi, keterlambatan pembayaran beasiswa Bidik Misi kepada mahasiswa miskin, dan perencanaan kurikulum 2013 yang terkesan buru-buru. "Tidak mungkin 2,8 juta guru di Indonesia disiapkan dalam dua bulan untuk pelaksanaan kurikulum baru Juni mendatang," kata Sekretaris FGII Iwan Hermawan di sela aksi.

Peserta aksi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperbaiki sistem pendidikan nasional, mengubah aturan untuk menghapus ujian nasional, dan menangguhkan kurikulum 2013.

Komunitas Pendidikan Jawa Barat menuntut M. Nuh mundur sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, begitu juga Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro, dan ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Aman Wirakartakusuma. Atau, Presiden SBY memberhentikan mereka segera.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aksi Hari Pendidikan Nasional di depan Gedung Sate juga digelar sekitar 20-an mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat. Mereka diantaranya menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Perguruan Tinggi, turunkan biaya pendidikan, menolak ujian nasional dan kurikulum 2013.

ANWAR SISWADI



Topik terhangat:
Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional

Baca juga:
Begini Cara Mengetahui Keberadaan Susno Duadji

May Day, Ini 7 Tuntutan Buruh

Ayu Azhari Sering Ketemu Ahmad Fathanah

Kadin Pecat Pengusaha Oesman Sapta Odang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

8 Juni 2022

Ilustrasi pesta. Foto : Freepik
Penyelenggara Pesta di Depok Mengaku Ingin Rayakan Ulang Tahun

Penjaga rumah menyebut peserta pesta di Perumahan Pesona Depok Estate 2, yang disebut sebagai pesta bikini, merupakan mahasiswa dan pelajar


Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

8 Juni 2022

Ilustrasi pesta. Foto : Freepik
Harga Tiket Pesta Bikini di Depok Mencapai Rp 8 Juta

Harga tiket untuk mengikuti pesta bikini di Perumahan Pesona Khayangan, Kota Depok, bisa mencapai lebih dari Rp8 juta per orang.


Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

6 Juni 2022

Ilustrasi pesta. Foto : Freepik
Penggerebekan Party di Depok, Kasat Reskrim: Bukan Pesta Bikini, Hanya Joget

Polres Metro Depok buka suara soal penggerebekan pesta bikini di sebuah perumahan.


Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Bikini di Depok, Peserta Hampir 200 Orang

6 Juni 2022

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan saat memberikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Jumat, 26 November 2021. Tempo/Adam Prireza
Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Bikini di Depok, Peserta Hampir 200 Orang

Polisi meminta keterangan penyelenggara pesta bikini di Depok karena mengadakan pesta di perumahan dengan jumlah massa banyak tanpa izin.


Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

9 April 2022

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. ANTARA/Dhoni Setiawan
Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

Mohammad Nuh mengatakan, jika jurnalis bisa memberikan jalan bagi wakaf di Indonesia, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu.


Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

21 Desember 2021

Dewan Pers. ANTARA
Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

Salah satu calon anggota Dewan Pers yang dipilih oleh badan pekerja ialah Azyumardi Azra.


Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

31 Maret 2021

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menunjukkan surat pengajuan laporan dugaan penganiayaan di Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Redaksi Tempo dan Lembaga Bantuan Pers (LBH) Pers resmi mengadukan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atas dugaan penganiayaan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

Dewan Pers mengingatkan kepada semua unsur pers agar berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk profesionalitas.


Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

11 September 2020

Kiri ke kanan, Kemal Gani (Forum Pimpinan Redaksi), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangarepan, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, saat mengumumkan persemian task force media sustainability, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

Dewan Pers merilis laporan hasil survei terkait Indeks Kebebasan Pers atau IKP di 34 provinsi selama rentang waktu 5 tahun berturut-turut.


Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

1 September 2020

Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. REUTERS | Rafael Marchante
Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

Beberapa survei Dewan Pers tentang isu akses dan perlindungan penyandang disabilitas menunjukkan angka yang cukup rendah.


Mohammad Nuh: Jangan Habiskan Energi untuk Bertikai  

1 Februari 2017

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. TEMPO/Zulkarnain
Mohammad Nuh: Jangan Habiskan Energi untuk Bertikai  

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Tanah Air, Nuh mengatakan seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan dialektika, bukan proses hukum.