TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta melayangkan protes keras ke Pemerintah Inggris terkait dibukanya kantor Organisasi Papua Merdeka di negara itu. Sikap Inggris ini dinilai merupakan bentuk campur tangan terlalu jauh ke dalam persoalan dalam negeri Indonesia.
"Pemerintah mesti protes ke Perdana Menteri atau Ratu Inggris," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 6 Mei 2013. Menurut Priyo, tindakan Inggris merupakan bentuk campur tangan urusan dalam negeri Indonesia.
Dia mengingatkan bahwa Inggris masih memiliki persoalan internal terkait dengan masalah Irlandia Utara. Menurut dia, parlemen Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama atas kasus Irlandia Utara. "Apakah mereka senang Indonesia memprakarsai pembukaan kantor Irlandia Utara di Jakarta," kata dia.
Dia menuturkan, seharusnya negara bersahabat harus saling menghormati. Namun Priyo menuturkan, pemerintah tidak perlu menurunkan derajat hubungan dengan Ingrris. Hanya saja, Priyo meminta pemerintah memanggil Duta Besar Inggris dan memberitahu sikap Indonesia. Politikus Partai Golkar ini menyatakan, Indonesia sudah seharusnya marah kepada Inggris atas sikapnya ini.
Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka resmi membuka kantor di Oxford, Inggris. Pembukaan kantor itu dihadiri oleh anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi dan mantan Wali Kota Oxford Elise Benjamin dan koordinator Free West Papua Campaign, Benny Wenda.
WAYAN AGUS PURNOMO
Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia | Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg
Baca juga:
Ini Motif Perbudakan Buruh Panci di Tangerang
Massa Bakar Al-Quran di Masjid Jemaat Ahmadiyah
Ini Kata Dubes Inggris Soal Kantor OPM di Oxford
Anwar Ibrahim Berkicau Menangkan Pemilu Malaysia