TEMPO.CO, Bandung - PT Pos Indonesia membidik pesantren dan masjid di bawah pengelolaan Nahdlatul Ulama untuk memperluas jaringan pemasaran produk perusahaan itu. “Pengiriman dokumen, khususnya parcel, layanan bidang jasa keuangan, bisa dilakukan bekerja-sama dengan NU dan pesantrennya,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana di Bandung, Rabu, 29 Mei 2013.
Kerjasama antara PT Pos Indonesia dan organisasi NU itu dituangkan dalam Naskah Kesepahaman yang ditekan Ketut dan Ketua Umum PB NU Said Agil Siradz di sela perhelatan Safety Riding yang digelar Ikatan Motor Pos Indonesia dan Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Penandatangan nasakah kesepahaman itu disaksikan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Ketut mengatakan, sengaja membidik pesantren dan masjid milik organisasi NU yang umumnya berada di pedesaan untuk memperluas jangkauan layanan PT Pos. ”Kita akan pilih-pilih, potensinya mana yang paling baik,” kata dia.
Ketua PB NU Said Agil Siradz mengatakan, organisasi NU memiliki sekitar 24 ribu pesantren dan 800 ribu masjid. Belum menghitung struktural organisasi itu yang 33 pengurus provinsi, 484 pengurus cabang, serta ribuan ranting. “Kalau terlaksana dengan baik, akan mendapat manfaat kedua pihak, baik manfaat pengalaman dan keuntungan materi,” kata dia.
Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta Naskah Kesepahaman yang diteken hari ini bisa secepatnya diikuti langkah kongkret. “Saya berharap dalam 3 bulan, 50 pesantren pertama sudah operasional, dengan demikian stepingnya sudah jelas,” kata dia.
Direktur Retail dan Propert PT Pos Indonesia Setyo Riyanto optimistis target yang diminta Menteri Dahlan bisa tercapai. Dia beralasan, kerjasama PT Pos dan NU itu sudah dirintis sejak 3 bulan lalu. “Sebetulnya sejak 3 bulan yang lalu bukan hanya menyiapkan MoU tapi juga pranata, mereka (NU) sudah siap menjalankanya di 300 pesantreanya, kalau disuruh 50 pesantren lebih mudah,” kata dia.
Setyo mengatakan, uji coba kerjasama itu akan dilakukan di pesantren NU di wilayah Jawa Barat. Santri atau pengelola pesantren yang ditunjuk NU akan mengikuti pelatihan bersama pegawai PT Pos untuk menjalankan layanan itu. Nyaris tidak ada investasi yang dikeluarkan kedua pihak dalam kerjasama itu.
Selain penandatanganan kerjasama itu, PT Pos juga menggelar Safety Riding, konvoi motor pegawai pos berkeliling Kota Bandung, bersama Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk mengkampanyekan berkendara motor dengan aman. Konvoi itu sekaligus meresmikan Ikatan Motor Pos Indonesia, organisasi pengendara motor pengantar layanan pos perusahaan itu, bergabung dalam organisasi Ikatan Motor Indonesia. Hadir di acara itu, Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia.
Di acara Safety Riding itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, serta Dirut PT Pos Indonesia ikut konvoi bersama ratusan pegawai pos. Ketiganya menumpang Moge, menyusuri jalan-jalan protokol di Kota Bandung.
AHMAD FIKRI
