TEMPO.CO , Jakarta--Ketua Harian Partai Demokrat Syariefudin Hasan menyatakan rapat Sekretariat Gabungan belum membahas secara detail soal sanksi kepada Partai Keadilan Sejahtera. Hanya saja seluruh anggota koalisi merasa kecewa dengan sikap PKS.
"Teman-teman koalisi karena seharusnya koalisi bisa bersama-sama," kata Syarief saat dihubungi, Rabu, 12 Juni 2013. Menurut dia, dengan kondisi ini seharusnya PKS kembali melihat kesepakatan koalisi pendukung pemerintahan.
Apakah rapat Setgab membahas pemberian sanksi? Syarief enggan menjawab secara tegas. Dia meminta agar publik melihat perkembangan politik terkait dengan polemik ini. Saat disinggung mengenai ketidakhadiran menteri PKS dalam rapat kabinet, Syarief menyatakan mereka sudah meminta izin. "Mereka sudah minta izin ke Menko," kata dia.
Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sudah menerima utusan dari Istana Negara terkait pemberhentian sebagai anggota koalisi pendukung pemerintahan. Pemberitahuan ini disampaikan kepada salah satu menteri PKS pertengahan pekan lalu.
"Katanya Presiden SBY akan menulis surat secara resmi terkait pemberitahuan ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah. Menurut Fahri, Istana berjanji akan mengirimkan surat pemberitahuan ini pada Sabtu pekan lalu. "Tapi sampai Senin malam surat tersebut tak kami terima."
WAYAN AGUS PURNOMO
Terhangat:
Mucikari SMP | Taufiq Kiemas | Priyo Budi Santoso | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Kata Fahri, Istana 'Tendang' PKS dari Koalisi
Hari Ini, PKS Bahas Nasib di Koalisi
Hidayat Nur Wahid: PKS Memang Main di Dua Kaki