TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera pernah setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak. Hal ini disampaikan Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang mengklaim turut hadir dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
"Intinya ketika itu mereka (PKS) ingin mendukung kebijakan pemerintah. Hanya itu saja," kata Sudi Silalahi di Halim Perdanakusuma, Kamis, 13 Juni 2013.
Sudi menjelaskan, Hilmi datang didampingi salah satu menteri dari PKS yaitu Menteri Sosial Salim Assegaf. Pertemuan Presiden SBY dengan Majelis Syuro PKS itu digelar sekitar sebulan yang lalu berlangsung di luar Istana. "Presiden tidak pernah gunakan istana untuk kegiatan yang bukan kenegaraan," kata Sudi.
Pemerintah, kata Sudi, merasa bingung dengan sikap PKS karena tidak konsisten. Dewan Pimpinan Pusat PKS selalu menolak memberikan keputusan dengan dalih menyerahkan pada majelis syuro. Akan tetapi, ketika majelis syuro sudah mendukung justru muncul aksi perlawanan.
Sudi menyatakan pemerintah juga sudah sempat melakukan konfirmasi kepada PKS perihal spanduk dan sejumlah pernyataan kadernya tentang penolakan kenaikan harga BBM. Jawaban yang diterima, PKS mengklaim semuanya bukan keputusan resmi karena belum ada sikap dari partai sebagai satu kesatuan. "Tapi kenyataannya sikap mereka itu ditampilkan di mana-mana. Biar rakyat saja yang menilai," kata Sudi.
Hubungan Pemerintah dan PKS sebagai partai koalisi memanas pasca partai pimpinan Anis Matta tersebut menolak kebijakan kenaikan harga BBM. PKS sendiri terus beralibi akan memutuskan sikap dalam rapat majelis syuro. Di tengah sejumlah kader dan spanduk anti kenaikan BBM, para menteri PKS justru mengklaim mendukung penuh sikap pemerintah.
FRANSISCO ROSARIANS
Baca juga berita populer lainnya:
Skandal Seks Guncang Kemlu AS
5 Pujian untuk "Man of Steel"
Indonesia Tak Perlu @TrioMacan2000
Dewi Sandra Belajar Pakai Jilbab dari Dian Pelangi
Suswono Tak Pusing PKS Dikeluarkan dari Koalisi
