TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia dan Papua Nugini menandatangani nota kesepahaman mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara di Istana Merdeka pada Senin 17 Juni 2013. Nota yang ditandatangi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin ini adalah bagian dari 11 nota kesepahaman dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill dan delegasinya.
"Kami juga sepakat bekerjasama di bidang hukum, agar kedua negara bisa menegakkan hukum atas kedua negaranya masing-masing. Oleh karena itu kerjasama di bidang ekstradisi ini menjadi sangat penting," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat konferensi pers usai penandatanganai nota kesepahaman di Istana Merdeka, Senin, 17 Juni 2013.
Keduanya juga ingin meningkatkan kerja sama ini di bidang konsuler yang selama ini sudah dinilai berjalan dengan baik. Pemerintah Papua Nugini, menurut Presiden, telah memfasilitasi dan mendukung repatriasi bagi para pelintas batas yang sempat datang ke negara tersebut untuk kembali ke Papua atau Papua Barat.
Meski tidak detil disinggung, nota kesepahaman ini menjadi jawaban atas lambatnya kerjasama kedua negara dalam upaya mengekstradisi buron kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Mantan Direktur Era Giat Prima ini melarikan diri ke Port Moresby sehari sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan vonis.
Djoko juga berhasil mengajukan diri menjadi warga negara Papua Nugini sejak pertengahan 2012 dengan menyembunyikan statusnya sebagai terpidana. Keberadaannya juga masih misteri karena dikabarkan kerap bersembunyi di Singapura.
Di bidang hukum, pemerintah juga membuat nota kesepahaman mengenai wilayah perbatasan di Papua. Kedua negara sepakat untuk memperjelas letak perbatasan dan memberikan jaminan potensi kerjasama ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
"Kami sepakat mengelola perbatasan yang soft, sehingga penduduk di wilayah kami bisa berinteraksi secara baik secara ekonomi dan sosial. Kami sepakat perbaiki border ini," kata Presiden Yudhoyono.
Menurut presiden, Papua Nugini telah memberikan hal baik karena konsisten dalam mendukung kedaulatan bangsa Indonesia. Papua Nugini juga dinilai menjadi perantara Indonesia dalam kerja sama dengan negara-negara di Asia Pasifik.
"Kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama tingkat bilateral menjadi tingkat komprehensif. Kerjasama ini kedua negara memiliki peluang yang lebih luas lagi."
FRANSISCO ROSARIANS
Topik terhangat:
Rusuh KJRI Jeddah | Koalisi dan PKS | Perbudakan Buruh
Berita lainnya:
Edisi Khusus HUT Jakarta
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka
Aktris Ully Artha Meninggal Dunia
Alasan Jakarta Semakin Macet
