TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan kenaikan harga BBM harus diikuti kenaikan upah buruh. "Tidak bisa harga BBM naik 40 persen, inflasi 7,2 persen, ongkos angkutan naik, barang-barang naik, upah tidak naik. Logikanya bagaimana?" kata Rieke usai Paripurna DPR, Senin, 17 Juni 2013.
Rieke menjelaskan, jumlah buruh formal mencapai 37 persen, riilnya bisa lebih dari itu. Kenaikan upah yang diterima mereka hanya sekitar 12 persen pada 2012. "Dimana logikanya untuk kesejahteraan rakyat?" katanya.
Rieke mengajak kaum buruh untuk menuntut kenaikkan upah setinggi kenaikan harga BBM. "Kenaikan upah 40 persen," katanya.
Semalam, Rapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013. Pengesahan APBN Perubahan ini jadi penanda segera direalisasikannya kenaikan harga BBM. Musababnya, dalam anggaran tersebut ada asumsi kuota BBM jika harga BBM jadi dinaikkan dan ada alokasi dana untuk kompensasi BBM.
Dengan RAPBN Perubahan tersebut, defisit anggaran diklaim pemerintah bisa dicegah melewati 3 persen.
Rieke menegaskan, menaikkan harga BBM bukan solusi untuk menghindari jebolnya defisit anggaran. "Fiskal bisa lewat SAL (sisa anggaran lebih), SBN (surat berharga negara), realokasi anggaran kementerian dan lembaga, fiskal bisa diselamatkan," katanya.
Ia menambahkan, PDI Perjuangan bahkan punya rancangan anggaran yang diklaim bisa menyelamatkan defisit anggaran tanpa harus menaikkan harga BBM.
Rieke-pun mempertanyakan triliunan uang yang tak bisa dipertanggung jawabkan pemerintah seperti dilansir dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebut setoran ke IMF yang mencapai Rp 38 triliun, dana operasional SKK migas Rp 1,3 triliun dan keuntungan dari hulu migas Rp 340 triliun. Menurutnya, jika uang ini masuk kas negara, masalah defisit anggaran sudah selesai.
MARTHA THERTINA
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Soal Macet, Jokowi-Ahok Lupakan Hal Sederhana?
Jokowi Sebut BLSM dengan Balsem
Jokowi Ternyata Pernah Dagang di PRJ
Nilai Kinerja Transportasi Jokowi: Niat 8, Hasil 6
