TEMPO.CO , Begkulu:Dari data terbaru Kementerian Kesejahteraan Sosial (Kemenkesra) penduduk Provinsi Bengkulu masuk dalam kelompok termiskin di Sumatera pada peringkat kedua setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Menurut Kepala Bappedda Provinsi Bengkulu Edi Waluyo hal tersebut berdasarkan masih banyak wilayah belum tersentuh listrik, jalur produksi belum baik, tingkat penghasilan yang masih rendah sehingga menyebabkan perekonomian memburuk.
"Kita juga bingung kenapa Bengkulu mendapat peringkat nomor 2 termiskin di Pulau Sumatera. Sementara IPM kita diatas rata-rata nasional yang mencapai 6,6 persen," kata Edi.
Edi Waluyo mengatakan, angka kemiskinan tersebut kebanyakan terdapat di daerah terpencil. Meskipun demikian, ia mengharapkan data tersebut dikaji ulang oleh intansi terkait.
Dijelaskannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu naik 13 juta. Namun, angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Ia menilai, hal ini biasa terjadi akibat masih adanya daerah yang terisolir seperti jalan desa yang belum dibangun atau diperbaiki.
Selain itu, adanya indikasi data dari Badan Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau BNP2K dan BPS yang belum kompak terkait data kemiskinan.
"Hal ini sangat disayangkan mengingat Bengkulu dikenal dengan daerah yang kaya akan hasil alamnya, seperti komoditi perkebunan serta pertanian. Tingkat kemiskinan ini juga bisa bertambah jika kita melihat dari kondisi ekonomi saat ini," jelas dia.
Selain itu, Edi menambahkan, juga adanya pengaruh banyaknya uang yang beredar dan yang dibelanjakan ke luar daerah, sehingga masyarakat Bengkulu tidak dapat merasakan kesejahteraan dari dana yang melimpah ini.
Alhasil banyak bahan bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar daerah, karena juga disebabkan oleh sektor industri Bengkulu yang belum memadai sehingga sektor usaha di Bengkulu sangat berketergantungan dengan daerah luar
Ditambahkan Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Desa (BPMAD) Provinsi Bengkulu, Syafri Salman mengatakan masih ada 670 dari 1.356 desa di Provinsi Bengkulu masih masuk kategori desa tertinggal.
"Desa itu terletak di daerah perbatasan, jauh dari pusat akses kota," kata Syafri.
Ia menjelaskan, total dana PNPM tahun 2013 sebesar Rp 123 miliar yang akan langsung dikelola kota dan kabupaten.
Menurutnya untuk mengejar ketertinggalan itu, hampir 80 persen anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa.
Pembangunan akan diprioritaskan pada pembangunan dan perbaikan jalan sentra produksi, jalan utama, jalan penghubung antardesa, hingga pembuatan gorong-gorong.
Ia menjelaskan, desa tertinggal terbanyak berada di Kabupaten Kaur sebanyak 117 desa, di Kabupaten Rejang Lebong 25 desa, Kabupaten Bengkulu Selatan 65 desa, Kabupaten Bengkulu Utara 99 desa, Kabupaten Seluma 92 desa, Mukomuko 31 desa, Lebong 62, Kepahiang 75 desa, dan Kabupaten Benteng 104 desa.
Syafri menjelaskan, pelaksanaan PNPM akan dimulai bulan depan. Dana PNPM dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Provinsi hanya mengawasi pelaksanaan program dan mendampingi tim Bank Dunia saat dilakukan evaluasi.
"Tenaga kerja dan pengerjaan program PNPM dilakukan oleh masyarakat sendiri, dananya disediakan," ujarnya.
PHESI ESTER JULIKAWATI
Terhangat:
Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Berita Terkait
Hanura: Harga BBM Boleh Naik, Asalkan...
Spanduk Tolak Kenaikan BBM PKS Dicopot
Muhaimin: Yang Tolak BBM Naik, Tak Mengerti Masalah
Demokrat: Menteri PKS Lebih Baik Mundur
Istana: Ini Bukan Saat Tepat Provokasi Politik