TEMPO.CO , Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah Jakarta mengungkapkan adanya komplotan penipu yang mengatasnamakan lurah atau camat terpilih. Kepala Bidang Pengembangan BKD Chaidir mengatakan modus mereka adalah mengaku sebagai pejabat baru dan meminta uang ke bendahara di tingkat kelurahan dan kecamatan.
"Modus semacam ini sering terjadi setiap kali pergantian lurah dan camat," kata Chaidir ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 29 Juni 2013. Biasanya komplotan ini, menurut Chaidir, menelepon bendahara sebelum si pejabat serah terima.
Tidak hanya sebagai pejabat baru, komplotan ini, Chaidir menuturkan, tak segan-segan mengaku sebagai pegawai di instansi lain yang disuruh si lurah atau camat baru. Untungnya hingga sekarang belum pernah ada laporan bendahara yang benar-benar tertipu.
Menurut dia, komplotan ini jeli dalam mencari informasi soal rotasi pejabat. "Kalau ditingkat kelurahan dan kecamatan kan banyak orang berkeliaran dengan berbagai urusan," ujar Chaidir. Hal semacam ini kerap digunakan untuk mencari informasi seperti nomor telepon target.
Chaidir menghimbau agar pejabat seperti bendahara di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menjaga nomor telepon pribadi mereka. Bahkan jika sudah pernah dihubungi penipu disarankan untuk mengganti nomor.
Selain itu, Chaidir mengatakan pejabat baru ditingkat kelurahan dan kecamatan pasti akan didampingi Wali Kota saat serah terima jabatan. Pegawai di tingkat bawah juga akan lebih paham seperti apa sosoknya.
Baru-baru ini, bertepatan dengan pelantikan lurah dan camat hasil promosi terbuka atau lelang jabatan juga sempat diwarnai insiden semacam ini. Juru Bicara Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Aswin mengatakan di wilayah hukumnya ada beberapa laporan.
"Salah satunya Kelurahan Manggarai," kata Aswin ketika dihubungi. Bendahara kelurahan ditelepon oleh oknum yang mengaku sebagai pejabat baru hasil lelang jabatan dan meminta uang sebesar Rp 15 juta. Untung si bendahara tidak percaya.
Bahkan, Aswin melanjutkan, si penipu kembali mengulang perbuatannya. Kali ini mengaku sebagai suruhan dari Pemerintah Provinsi yang meminta dana administrasi dari masing-masing kelurahan. "Untuk itu Polisi menghimbau agar pejabat tingkat kelurahan atau kecamatan khususnya yang sering berurusan dengan uang berhati-hati," katanya.
SYAILENDRA
