TEMPO.CO, Kairo - Ikhwanul Muslimin menolak jadwal transisi politik yang disiapkan oleh militer yang mendukung presiden sementara Adly Mansour selaku pimpinan Front Keselamatan Nasional, kelompok oposisi utama di Mesir.
Penolakan ini disampaikan pada Selasa, 9 Juli 2013, usai pemerintahan sementara menujuk seorang perdana menteri baru Hazem el-Beblawi dan wakil presiden yang juga peraih Nobel Perdamaian, Mohamed ElBaradei, sebagai Wakil Presiden urusan luar negeri.
Essam el-Erian, tokoh senior di kalangan Ikhwan serta Wakil Pimpinan Partai Keadilan dan Kebebasan, menyatakan bahwa mereka menolak jadwal transisi yang dikeluarkan pada Selasa, 9 Juli 2013. Menurutnya, jika hal tersebut tetap dijalankan maka Mesir akan kembali ke angka nol. Partai Keadilan dan Kebebasan adalah sayap politik Ikhwanul Muslimin.
"Para pengecut tidak tidur, tetapi Mesir tidak akan menyerah," ujarnya. "Rakyat menciptakan konstitusi sesuai dengan kehendaknya," tulis el-Erian dalam laman Facebook.
Pemerintahan sementara Mesir telah mengeluarkan jadwal guna membentuk sebuah pemerintahan demokratik baru beberapa jam setelah angkatan bersenjata menembak mati sejumlah orang di luar markas besar pasukan Pengawal Republik di Kairo, Senin, 8 Juli 2013.
Dalam jadwal tersebut termaktub beberapa poin, di antaranta adalah penyelenggaraan pemiliah parlemen pada 2014 dilanjutkan dengan pemilihan presiden.
AL JAZEERA | CHOIRUL
Baca juga:
5 BUMN yang Diduga Saweran untuk Anas Urbaningrum
Pedagang Tanah Abang Bandel, Ini Ancaman Ahok
Menteri Agama Bantah Dana Sidang Isbat Rp 9 Miliar