TEMPO.CO, Bantul -Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul, Jupriyanto mengatakan data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kabupaten Bantul wajib dievaluasi. Komisi D DPRD Bantul, kata dia, menerima banyak laporan mengenai banyaknya orang miskin tidak menerima jatah bantuan kompensasi kenaikan harga BBM ini. "Bisa ribuan, karena kemungkinan rata-rata per Desa ada 20-an orang miskin tidak menerima," kata dia.
Sebalikny, kata Jupriyanto, laporan ke Komisi D DPRD Bantul mengenai adanya orang mampu yang menerima jatah BLSM juga bermunculan. Dia memberi contoh, di kawasan Kecamatan Sanden ada seorang pengusaha pemilik toko bangunan yang menerima BLSM. "Di Kecamatan Dlingo, ada penerima BLSM yang punya mobil truk," kata dia.
Di tempat tinggal dia, di Dusun Bongos, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Bantul, ada sekitar 20-an warga miskin tak menerima BLSM. Kata Jupriyanto, di satu RT saja, dia bisa menemukan 10 warga miskin tak tersentuh BLSM. "Jadi BPS harus menyesuaikan datanya dengan Pemkab Bantul," kata dia.
Menurut dia selama ini Dinas Sosial Kabupaten Bantul sering mengeluh kesulitan untuk mengakses data detail warga miskin yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik perwakilan di kawasan ini. Padahal, kata Jupriyanto, permintaan itu bertujuan untuk mengecek kesesuaian data. "Seharusnya ada kerjasama itu di level kabupaten untuk perbaiki data BLSM," ujar dia.
Sementara itu, Manajer Pelayanan Kantor Pos Cabang Kabupaten Bantul, Eka Prayudi, mengatakan 96 persen jatah BLSM sudah didistribusikan hingga Kamis, 18 Juli 2013. "Yang sakit-sakit ada puluhan, sudah kami antar," ujar dia.
Meski dinilai banyak tidak tepat sasaran, menurut data Eka, hanya ada 690 jatah BLSM yang kembali. "Tapi data ini masih akan terus bertambah, karena informasi ini baru dari 12 kecamatan," ujar dia.
Penyebab kembalinya jatah BLSM itu beragam. Kata Eka 369 Kartu Penyandang Sosial (KPS) dikembalikan karena pemiliknya meninggal. Sementara 226 KPS lainnya salah alamat, 13 pemilik KPS tidak dikenal, 15 pemilik alamatnya tidak jelas dan nama pemilik KPS ganda ada 34. "Hanya 33 KPS ditolak penerimanya karena merasa mampu," ujar Eka.
Kecamatan yang lumayan banyak mengembalikan jatah BLSM di Kabupaten Bantul ialah Bambanglipuro dan Pleret. Kata Eka, dari Bambanglipuro kembali 121 KPS dan dari Pleret 80-an KPS.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
