TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah dinilai perlu segera mengembangkan penggunaan kereta api untuk mengurangi pemakaian jalan yang sudah melampaui batas. Guru Besar ITB Ofyar Z. Tamin mengatakan jika kereta api tidak segera ditambah penggunaan uang negara akan habis untuk memelihara jalan. "Pemakaian kereta bisa setidaknya mengoptimalkan penyerapan dana transportasi," katanya Rabu, 17 Juli 2013.
Ofyar mencatat biaya pemeliharaan jalan sudah memakan ongkos sebesar Rp5,1 triliun pada tahun 2006. Biaya itu kian membengkak hingga menjadi Rp 12 triliun pada tahun 2009. Dia menjelaskan penggunaan jalan masih menjadi saran utama. "Harus segera dicari alternatif seperti memajukan transportasi lain," kata dia di Kementerian Perhubungan.
Pengalihan transportasi berbasis jalan raya ke kereta api harus segera dilakukan. Menurut dia pengalihannya 10-20 persen saja. Namun fungsi bukan untuk angkutan penumpang, melainkan untuk barang. Pergerakan barang, kata dia, masih terpusat di Pulau Jawa sebesar 67,41 persen dan penumpang sebesar 86,41 persen. "Jalan masih mendominasi sebanyak 88 persen dari modal share," ujarnya.
Penggunaan rel akan lebih menguntungkan untuk perjalanan jarak jauh. Selain itu, kecepatan tinggi bisa dicapai karena tidak ada hambatan. Kereta api dinilai cocok untuk segala jenis anggukan massal. "Sayangnya kereta baru berada di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera," kata dia.
Guru Besar Universitas Indonesia Suyono Dikun mengatakan penggunaan kereta api baru mencapai sekitar 7,7 persen. Sebanyak 7 persen digunakan sebagai angkutan penumpang dan angkutan barang sebesar 0,7 persen. Anggaran yang digunakan mencapai Rp4-7 triliun. Sedangkan penggunaan jalan mencapai 91 persen yang memakan anggaran sekitar Rp30 triliun. "Transportasi kita masih juah dari seimbang," katanya.
Dia berpendapat pemerintah harus segera melaukan revitalisasi perkeretaapian nasional. Pengambil kebijakan, kata dia, harus memiliki pandangan yang sama mengenai perkeretaapian nasional. Menurut dia perlu dilakukan konvensi nasional perkeretaapian untuk menyetujui peta jalan kereta api nasional. "Pemerintah perlu membuat keputusan politik, once for all," katanya.
RAMADHANI
