TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfud Sidiq meminta pemerintah RI tegas bersikap terhadap konflik yang terjadi di Mesir. Sebagai negara demokrasi yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia harus aktif berbicara dalam konflik Mesir.
"Pemerintah harus berani beri tekanan politik yang kuat ke Mesir," kata Mahfud saat ditemui Tempo di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2013. Salah satu langkahnya, dia melanjutkan, menarik perwakilan Duta Besar Indonesia di Kairo, Mesir.
Mahfud menyesalkan minimnya tekanan politik Indonesia terhadap Mesir. Dia membandingkan dengan negara Eropa, bahkan Amerika Latin, yang sudah tegas menentang kekerasan militer Mesir dengan menarik duta besar mereka. "Masa pemerintah cuma bisa prihatin saja," dia mengeluh.
Mahfud sendiri mengaku DPR sudah menyampaikan keluhan ini ke Kementerian Luar Negeri. Saat ini DPR hanya bisa menunggu reaksi konkret dari pemerintah. Mengenai keamanan warga negara Indonesia yang tinggal di Mesir, Mahfud berpendapat lain. Menurut dia, sampai saat ini belum ada ancaman terhadap keselamatan warga Indonesia di Mesir.
Dia beralasan, warga Indonesia sudah diimbau oleh pemerintah untuk tidak terlibat dalam kisruh Mesir. "Kalau mereka patuhi imbauan waspada dan menjauhi lokasi konflik, ya tak apa," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah pemimpin negara mengecam kekejaman yang terjadi di Mesir. Venezuela, misalnya menarik duta besarnya dari Mesir. Sedangkan Presiden Prancis Francoise Hollande dan David Cameron Perdana Menteri Inggris meminta Uni Eropa mengutuk kekerasan di Mesir.
Kekerasan berdarah terjadi lagi di Mesir pada Jumat lalu setelah Ikhwanul Muslimin dan kelompok lain di bawah Aliansi Anti-Kudeta Mesir menyerukan protes atas penumpasan pihak keamanan pada pendukung Mursi. Penumpasan yang dilakukan pada Rabu itu telah menyebabkan lebih dari 700 orang tewas.
INDRA WIJAYA
