TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan menolak mobil murah yang hendak di luncurkan untuk memenuhi kebutuhan tranportasi nasional. Menurut dia, pemerintah seharusnya menyelesaikan dulu persoalan infrastruktur transportasi dan menyediakan transportasi masal.
“Mobil murah bikin macet. Apa lagi di Semarang, jadi tidak akan saya rekomendasi,” kata Ganjar usai menghadiri seminar "Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Distribusi di Kota Semarang" pada Kamis, 19 September 2013.
Kontroversi mobil murah bergulir setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menentang kebijakan pemerintah pusat itu. Menurut dia, mobil murah akan kontraproduktif dengan kebijakan mendorong transportasi masal di kota-kota besar. Selain Jokowi, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga ikut mencibir kebijakan ini. Dia mengkhawatirkan penggunaan mobil murah secara masal akan menguras subsidi BBM karena mobil jenis ini menggunakan BBM bersubsidi.
Ganjar mengatakan, kebijakan mobil murah selain akan menambah kemacetan, juga akan memperkuat citra bahwa Indonesia terjajah. Menurut dia, mobil murah yang diekspor dari negara lain tak akan menumbuhkan ekonomi nasional secara signifikan. “Kalau buatan dalam negeri, oke, kalau cuma impor, lagi-lagi tak berdaulat. Kita dijajah lagi dengan mobil murah,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Meski menolak, ganjar juga tak mengeluarkan surat resmi penolakan kepada wakil presiden. Sikap yang dilakukan hanya melakukan dorongan lewat media, jangan sampai pemerintah pusat gegabah menginzinkan mobil murah.
EDI FAISOL
Berita Terkait:
