Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Batam Siaga Kerusuhan

image-gnews
ANTARA/Henky Mohari
ANTARA/Henky Mohari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan warga berjaga-jaga. Ada yang memegang rantai sepeda motor, ada pula yang memegang gir yang ditali, dan ada pula yang memegang potongan kayu broti. Namun, bagi warga yang akan memasuki wilayah Tanjung Uma, Batam, tidak diperiksa. "Pelan-pelan, Pak," pinta seorang pemuda kepada Tempo.

Penjagaan warga ini terkait dengan adanya isu penyerangan dari kelompok lain setelah bentrok antarkelompok pada Minggu, 19 Oktober 2013. Dan Selasa malam, 22 Oktober 2013, Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, mendatangi warga Kampung Tua Tanjung Uma. Warga khawatir kedatangan Gubernur ini membonceng kelompok lawan mereka.

Tapi kedatangan Gubernur ke sana tidak sendiri. Kepala Kepolisian Kepulauan Riau, Brigadir Endjang Sudrajat; Kapolresta Barelang, Komisaris Besar Polisi Karyoto; Komandan Resor Militer (Danrem) 033 Wira Pratama Kepri pun mendampingi Gubernur.

Kedatangan Gubernur Kepri menemui warga dijadwalkan pukul 16.30 WIB, namun diundur karena Gubernur Kepri belum tiba di Batam dari Jakarta. Maka pukul 19.30 WIB pertemuan digelar. Lalu tiba-tiba ada ledakan keras di Tanjung Uma dibarengi padam listrik. Warga panik. Namun para petugas keamanan menenangkan warga di sana. Ada yang menduga ini bentuk sabotase.

Ternyata bunyi ledakan itu berasal dari travo listrik milik PT PLN di sana. "Teruklah, lampu padam lame sangat," kata seorang warga kepada Tempo. Pertemuan Gubernur dan warga yang digelar di Masjid Almukminin terpaksa menggunakan generator set (genset), dan pertemuan berakhir pukul 22.15 WIB.

Lurah Tanjung Uma, Zulkifli, seusai pertemuan dengan Gubernur menjelaskan kepada warga bahwa luas Kampung Tua 108 hektare atau 33 titik. "Jadi aksi demo besok (hari ini, 23 Oktober 2013) jangan anarkistis," kata Zulkifli di hadapan ratusan warga.

Rencananya, aksi warga digelar di hadapan gedung BP Batam (dulu Otorita Batam) dan DPRD Kota Batam. Zulkifli menjelaskan akan mengerahkan 10 ribu warga Tanjung Uma dan mengajak warga Melayu dari Tanjung Pinang dan Natuna.

Bentrok antarkelompok ini berawal dari pemasangan patok di lahan tepat depan pusat perbelanjaan DC Mall oleh kelompok bukan warga Tanjung Uma. Konon, lahan tersebut milik salah seorang pengusaha kaya di Batam. Warga Tanjung Uma protes, dan terjadi perang mulut berujung perkelahian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Warga yang lebih banyak dari kelompok lain itu berakibat pada terlukanya pematok lahan. Tapi tak lama, datang tambahan untuk mengimbangi warga Tanjung Uma. Lalu mulai terjadi saling serang antarkelompok. Kelompok yang dianggap memihak pengusaha itu menamakan diri kelompok Merah Putih.

Untung, pasukan pengamanan dari Polresta Barelang dan Polda Kepri turun mengamankan bentrokan itu. Jadi bentrokan tak berkelanjutan. Namun kendaraan kelompok Merah Putih dihancurkan warga karena dianggap memihak pengusaha.

Wakil Gubernur Surya Respationo pun sempat datang menemui warga, tapi gagal bahkan mendapat cemoohan karena dianggap memihak kelompok Merah Putih. Kegagalan Wakil Gubernur untuk memediasi ini memperuncing keadaan.

Adalah Surat Keputusan Wali Kota Nomor KPTS 105/HK/IV/2004 yang menjadi pijakan warga Tanjung Uma sebagai Kampung Tua. Dalam SK tersebut tidak disebutkan luas Kampung Tua tersebut, tapi ditulis "seluruh perkampungan di sana". Meski demikian, warga mengklaim luas lahan yang masuk Kampung Tua 108 hektare atau 33 titik termasuk lahan yang telah dialokasikan pihak BP Batam kepada pengusaha tersebut.

Waktu penentuan Kampung Tua, Wali Kota Batam ketika itu, Nyat Kadir, tidak mengajak pihak-pihak terkait, khususnya BP Batam sebagai instansi yang diberi wewenang mengelola lahan di Batam. Hal tersebut mengakibatkan bumerang seperti kasus bentrok antarwarga ini.

Dikabarkan sejumlah sekolah di kompleks Duta Mas diliburkan guna mengantisipasi tindakan anarkistis warga. Warga juga akan melakukan aksi demo ke rumah Wakil Gubernur Suryo Respationo serta Bendahara Hang Nadim, yang juga diklaim Kampung Tua.


RUMBADI

Terpopuler:
Misteri Gelar Ratu Atut Terpecahkan

Begini Cara Install BBM di Android dan iPhone

Tokoh Banten Bingung dengan Gelar Ratu Atut

Tak Semua Android dan iOs Bisa Gunakan BBM

Rothschild Tuduh Bos Baru Inter Milan Mencuri
Akhirnya, BBM untuk Android Tersedia Hari Ini

Dua Bukti Ini Seret Gatot dalam Kasus Holly
Faisal Basri: Bunda Putri Doyan Durian
BPK: Proyek Masjid Banten Bermasalah
Asal-usul Gelar Ratu dan Tubagus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Di Balik Kisruh BP Batam dan Lambannya Investasi

15 Desember 2018

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan Peletakan Batu Pertama Refinery dan PLTU, Bintan, Sabtu, 8 Desember 2018. Dokumentasi: Kemenko Perekonomian
Di Balik Kisruh BP Batam dan Lambannya Investasi

Pemerintah bakal melebur tugas yang diemban oleh Badan Perusahaan Batam atau BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau.


Pemerintah Berencana Bubarkan BP Batam

13 Desember 2018

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pidato pembuka saat menghadiri pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG/M Agung Rajasa
Pemerintah Berencana Bubarkan BP Batam

Darmin Nasution mengatakan pemerintah berencana membubarkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).


KEK Batam, Pemerintah Petakan Potensi Industri dan Pariwisata

6 Maret 2018

Lahan Industri di Batam Terbengkalai
KEK Batam, Pemerintah Petakan Potensi Industri dan Pariwisata

Pemerintah membahas konsep Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, termasuk potensi industri.


80 Persen Unit Apartemen One Residence Batam Sudah Terjual

14 Februari 2018

Ilustrasi apartemen. REUTERS/Erik De Castro
80 Persen Unit Apartemen One Residence Batam Sudah Terjual

Sebanyak 80 persen dari 331 total hunian di proyek apartemen One Residence Batam telah terjual.


Pulau Galang dan Pulau Rempang Bakal Jadi Lokasi Wisata

18 Januari 2018

Jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Galang  dengan pulau Batam dan Rempang di Kepulauan Riau. TEMPO/ Fransiskus S.
Pulau Galang dan Pulau Rempang Bakal Jadi Lokasi Wisata

Kementerian terkait diharapkan menerbitkan peraturan yang mendukung rencana pengembangan Rempang dan Pulau Galang sebagai daerah tujuan wisata.


Ini Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam

19 Oktober 2017

Lukita Dinarsyah Tuwo. TEMPO/Subekti
Ini Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji mengembalikan kejayaan Batam, termasuk menaikkan pertumbuhan menjadi 7 persen.


Menhub: Terminal Khusus Pelabuhan di Batam Akan Dimerger

25 September 2017

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjawab pertanyaan media pasca rapat koordinasi penyelesaian proyek LRT di Kemenko Kemaritiman, Menteng, Jakarta Pusat, 31 Juli 2017. Aghniadi
Menhub: Terminal Khusus Pelabuhan di Batam Akan Dimerger

Menurut Menhub, terminal khusus pelabuhan di Batam yang tidak produktif akan dimerger untuk mengurangi jumlahnya.


Penyebab Pengusaha Singapura Ragu Berinvestasi di Batam

25 April 2017

Perumahan dan Industri di Batam. foto: Yuli Seperi
Penyebab Pengusaha Singapura Ragu Berinvestasi di Batam

Banyak hal yang perlu diperbaiki
Indonesia agar arus investasi
lebih deras, khususnya di Batam.


Kenaikan Tarif UWTO di Batam Paling Tinggi 200 Persen

25 November 2016

Pusat Kantor Batam Centre. foto: Yuli Seperi
Kenaikan Tarif UWTO di Batam Paling Tinggi 200 Persen

Pemerintah memutuskan kenaikan uang wajib tahunan otoritas (UWTO) di Batam tidak melebihi 200 persen.


Penyesuaian Tarif Pelabuhan Batam Dikaji Ulang  

16 November 2016

TEMPO/Fransiskus S
Penyesuaian Tarif Pelabuhan Batam Dikaji Ulang  

"Kita cari solusi yang bisa menguntungkan semua pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun investor."