Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur Kepri Surati Pemkot Batam

Editor

Natalia Santi

image-gnews
Bandara Hang Nadim Batam. TEMPO/Rumbadi Dalle
Bandara Hang Nadim Batam. TEMPO/Rumbadi Dalle
Iklan

TEMPO.CO, Batam --- Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani menyurati Pemerintah Kota Batam agar tidak memberikan lahan kampung tua Tanjunguma Batam kepada investor. “Saya buat hari ini,” kata dia kepada Tempo, di Batam, kemarin.

Masalah kampung tua ini memanaskan situasi di Kota Batam. Sabtu pekan lalu, warga Tanjunguma yang menempati Kampung Tua, bentrok dengan organisasi massa Laskar Merah Putih yang menjaga lahan milik PT Cahaya Dinamika Abadi, juga diklaim masuk wilayah kampung tua. Lalu pada Rabu lalu,  warga  berdemo di kantor Badan Pengelolaan Batam (BP Batam) dan berakhir bentrok dengan polisi.

Mereka menuntut pemerintah mengesahkan lahan mereka seluas 108 hektare sebagai Kampung Tua. Warga beralasan lahan itu merupakan tanah warisan Kerajaan Johor Riau Lingga pada 1917.

Sani menjelaskan, masalah kampung tua sebenarnya kuat secara hukum lantaran sudah ada Surat Keputusan Wali Kota  Batam tentang Penetapan Kampung Tua No.105 Tahun 2004 yang diteken Wali Kota Nyat Kadir pada 24 April 2004.

Berdasarkan SK Wali Kota Batam, Sani menjelaskan,  luas lahan kampung tua 55,8 hektare, bukan 108 hektar seperti yang dituntut warga setempat. Karenanya, lahan kampung tua itu perlu diverifikasi. “Saya minta pemerintah Kota Batam dan BP Batam  memprioritaskan penyelesaian lahan kampung tua,” ujarnya. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau Nur Syafriadi membenarkan sebagian besar kampung tua di Batam belum diukur. "Baru sebagian kecil yang sudah diukur dan dipetakan," kata Nur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, di Batam terdapat sebanyak 33 kampung tua yang ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota pada 2004 itu. "Penetapan kampung tua itu juga berdasarkan rencana tata ruang wilayah Batam," ujarnya.

RUMBADI DALLE| ANTARA| ISTI

Topik Terhangat:
Sultan Mantu|Misteri Bunda Putri |Gatot Tersangka| Suap Akil Mochtar |Dinasti Banten

Berita Terpopuler:
Miing Bagito: Jalan Banten Rusak oleh Lamborghini
Kantor Diubek-ubek KPK, Anak Buah Airin Bungkam 
Miing: Airin Pernah Audisi Figuran Bagito Show 
Inilah Kantor Wawan sebagai Wali Kota Malam 
Bunda Putri Sering Mengaku Alumnus Minyak ITB 75

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Di Balik Kisruh BP Batam dan Lambannya Investasi

15 Desember 2018

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan Peletakan Batu Pertama Refinery dan PLTU, Bintan, Sabtu, 8 Desember 2018. Dokumentasi: Kemenko Perekonomian
Di Balik Kisruh BP Batam dan Lambannya Investasi

Pemerintah bakal melebur tugas yang diemban oleh Badan Perusahaan Batam atau BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau.


Pemerintah Berencana Bubarkan BP Batam

13 Desember 2018

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pidato pembuka saat menghadiri pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG/M Agung Rajasa
Pemerintah Berencana Bubarkan BP Batam

Darmin Nasution mengatakan pemerintah berencana membubarkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).


KEK Batam, Pemerintah Petakan Potensi Industri dan Pariwisata

6 Maret 2018

Lahan Industri di Batam Terbengkalai
KEK Batam, Pemerintah Petakan Potensi Industri dan Pariwisata

Pemerintah membahas konsep Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, termasuk potensi industri.


80 Persen Unit Apartemen One Residence Batam Sudah Terjual

14 Februari 2018

Ilustrasi apartemen. REUTERS/Erik De Castro
80 Persen Unit Apartemen One Residence Batam Sudah Terjual

Sebanyak 80 persen dari 331 total hunian di proyek apartemen One Residence Batam telah terjual.


Pulau Galang dan Pulau Rempang Bakal Jadi Lokasi Wisata

18 Januari 2018

Jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Galang  dengan pulau Batam dan Rempang di Kepulauan Riau. TEMPO/ Fransiskus S.
Pulau Galang dan Pulau Rempang Bakal Jadi Lokasi Wisata

Kementerian terkait diharapkan menerbitkan peraturan yang mendukung rencana pengembangan Rempang dan Pulau Galang sebagai daerah tujuan wisata.


Ini Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam

19 Oktober 2017

Lukita Dinarsyah Tuwo. TEMPO/Subekti
Ini Janji Kepala BP Batam untuk Pulihkan Kejayaan Batam

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji mengembalikan kejayaan Batam, termasuk menaikkan pertumbuhan menjadi 7 persen.


Menhub: Terminal Khusus Pelabuhan di Batam Akan Dimerger

25 September 2017

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjawab pertanyaan media pasca rapat koordinasi penyelesaian proyek LRT di Kemenko Kemaritiman, Menteng, Jakarta Pusat, 31 Juli 2017. Aghniadi
Menhub: Terminal Khusus Pelabuhan di Batam Akan Dimerger

Menurut Menhub, terminal khusus pelabuhan di Batam yang tidak produktif akan dimerger untuk mengurangi jumlahnya.


Penyebab Pengusaha Singapura Ragu Berinvestasi di Batam

25 April 2017

Perumahan dan Industri di Batam. foto: Yuli Seperi
Penyebab Pengusaha Singapura Ragu Berinvestasi di Batam

Banyak hal yang perlu diperbaiki
Indonesia agar arus investasi
lebih deras, khususnya di Batam.


Kenaikan Tarif UWTO di Batam Paling Tinggi 200 Persen

25 November 2016

Pusat Kantor Batam Centre. foto: Yuli Seperi
Kenaikan Tarif UWTO di Batam Paling Tinggi 200 Persen

Pemerintah memutuskan kenaikan uang wajib tahunan otoritas (UWTO) di Batam tidak melebihi 200 persen.


Penyesuaian Tarif Pelabuhan Batam Dikaji Ulang  

16 November 2016

TEMPO/Fransiskus S
Penyesuaian Tarif Pelabuhan Batam Dikaji Ulang  

"Kita cari solusi yang bisa menguntungkan semua pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun investor."