TEMPO.CO, Semarang - Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah ancam mencabut mandat Gubernur Ganjar Pranowo, bila tuntutan penyetaraan upah minimum dengan provinsi lain tak dipenuhi.
Sikap itu akan mereka lakukan dengan cara tidak melanjutkan peran sebagai mitra kritis gubernur yang baru dilantik pada bulan Agustus lalu.
"Ini sebagai sikap kami atas pertemuan dan kontrak sosial dengan Ganjar saat mencalonkan diri sebagai Gubernur (Jawa Tengah)," kata Koordintor Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah, Prabowo, kepada Tempo.
Prabowo sengaja mengeluarkan pernyataan keras ini karena merasa selama ini gerakan buruh Jawa Tengah punya andil besar, memberikan masukan pemikiran mengenai kebijakan perburuhan yang diminta Ganjar. "Dia minta konsep penanganan buruh, dan kami berikan. Namun, bila tak dijalankan, mending kami putus sebagai mitra kritis," kata Prabowo menambahkan.
Ihwal sikap Gerbang itu bukan tanpa alasan. Dulu, pada pertengahan April, Ganjar, yang menjadi calon Gubernur Jateng, telah menemui buruh di kawasan industri di Jalan Gatot Subroto, Krapyak.
Saat itu Ganjar berkomitmen mau belajar dan melibatkan diri secara langsung untuk terjun dalam kebijakan perburuhan. Sikap Ganjar saat itu masuk akal, karena Gubernur Jateng sebelumnya tak mau tahu, apalagi belajar mengenai kebijakan perburuhan. Bibit hanya menjadi wasit dan menyerahkan persoalan perburuhan kepada pembantunya. Nota kesepahaman pun diteken, yang poin utamanya adalah mau belajar dan terjun langsung mengurusi kebijakan perburuhan, seperti yang disebutkan tadi dengan beragam runtutanya.
Kini, memasuki akhir tahun, janji Ganjar pun ditagih. Prabowo bersama sejumlah aliansi organisasi buruh di Jawa Tengah itu minta upah minimum tahun 2014 di Jawa Tengah disetarakan dengan provinsi lain. Ia juga menolak isi KUAPPS (Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Platfon Sementara), yang menyebutkan upah murah sebagai daya tarik investasi di Jawa Tengah.
"Itu sama saja dengan kebijakan gubernur lama, hanya copy-paste. Saya yakin Ganjar belum membaca KUAPPS itu," kata Prabowo curiga.
Menurut dia, rancangan KUAPPS yang masih sama dengan zaman Bibit itu tak sesuai dengan konsep Tri Sakti Bung Karno, yang sering di gembar-gemborkan Ganjar.
Itu akan menjadi acuan. Bila kebijakan UMK nanti tak sesuai dengan rancangan analisis kebijakan penentuan upah layak, berarti Ganjar sama dengan Gubernur lama. "Gubernur dilingkari birokrasi oportunis pembisik yang menyesatkan," katanya.
Pakar ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang, FX Sugianto, menyayangkan acuan KUAPPS yang menyebutkan upah murah sebagai daya tarik investasi di Jateng. Ia menilai kebijakan umum rancangan anggaran itu justru akan menyulitkan negosiasi dan berdampak pada sektor pendapatan dan perekonomian pekerja formal di bidang industri.
"Mestinya pakai bahasa upah wajar untuk menarik investasi agar ada ruang negosiasi antara pemerintah dengan dunia industri," kata Sugianto.
Meski ia menyebutkan salah satu faktor penunjang masuknya investasi di Jateng dipengaruhi oleh nilai upah. Namun Sugianto berpendapat agar sektor upah itu tak dijadikan sebagai nilai tawar yang rendah. "Toh upah itu untuk kepentingan masyarakat Jawa Tengah yang bekerja di sektor formal industri," kata Sugianto.
Sugianto menyebut rancangan KUAPPS yang masih sama dengan zaman Gubernur lama itu membuktikan Ganjar belum melakukan evaluasi mengenai isi rancangan. Ia menuding KUAPPS tak mencerminkan gagasan Ganjar, yang ingin melakukan perubahan sesuai dangan kampanyenya dulu.
"Kan dulu ia mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi, bukan upah murah," katanya.
Ia menyarankan agar peningkatan anggaran belanja pembangunan infrastruktur fasilitas umum ini ditingkatkan, sesuai dengan visi-misi mengalihkan bantuan sosial untuk sarana infrastruktur di Jateng.
EDI FAISOL
