TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Perdagangan dan Perindustrian DPR, Aria Bima, menilai kebijakan sektor otomotif tidak berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini terbukti dengan kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) yang hanya menguntungkan beberapa pihak.
"Saya tidak melihat orientasinya ke kepentingan publik," katanya di Jakarta, Selasa, 19 November 2013. Menurut Aria, masalah transportasi seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. "Kebijakan negara ini harus di-breakdown dari pusat hingga daerah. LCGC ini sebenarnya tidak dibutuhkan."
Aria menambahkan, pemerintah seharusnya lebih mementingkan program yang berorientasi pada moda transportasi umum atau membangkitkan lagi program mobil nasional. Pemerintah juga bertanggung jawab menjalankan program angkutan umum pedesaan untuk mendukung mobilitas rakyat kecil, terutama bagi kegiatan ekonomi.
Dalam menjalankan program angkutan pedesaan, ia menyarankan, pemerintah mengkategorikan jenis angkutan umum yang dibutuhkan masyarakat. "Mereka butuh apa? Misalnya untuk mengangkut produk hortikultura sebagai jantung ekonomi mereka. Apakah pikap atau apa. Hal ini tidak dirumuskan oleh Kementerian Perindustrian," katanya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan, dalam implementasi program angkutan umum pedesaan, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi infrastruktur di desa. Menurut dia, desa-desa di Indonesia belum memiliki ruas jalan yang cukup untuk dilintasi kendaraan roda empat. "Dalam mendukung mobilitas masyarakat desa, prioritas sekarang adalah pembenahan infrastruktur."
ANANDA TERESIA
Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Gunung Meletus | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi | Dinasti Atut |
Berita Terpopuler
Saat Disadap SBY Pakai Nokia, Boediono BlackBerry
SBY: PM Australia Anggap Remeh Masalah Penyadapan
Pemerintah Imbau Hacker Tak Serang Australia
Dubes Nadjib Tak Kebagian Tiket Pesawat Pulang
SBY: Penyadapan itu Menyakitkan
